AS Prihatin Kebijakan Keras Prancis Perangi Islam Radikal


Presiden Prancis Emmanuel Macron (AP/Phillipe Wojazer)

Utusan Amerika Serikat untuk urusan kebebasan beragama internasional menyuarakan keprihatinan soal kebijakan keras Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menargetkan Islam radikal.

“Saya jelas prihatin atas apa yang terjadi di Prancis. Saya pikir mungkin perlu ada keterlibatan yang konstruktif yang menurut saya bisa membantu dan tidak berbahaya. Ketika anda menjadi keras, situasinya bisa menjadi lebih buruk,” kata Duta Besar Sam Brownback kepada wartawan di Washington pada Selasa (8/12).

Pernyataan itu diutarakan Brownback setelah Macron memerintahkan Prancis perang melawan ekstremis Islam.

Pernyataan itu diutarakan Macron merespons pemenggalan guru sejarah sebuah sekolah di Prancis yang dilakukan oleh imigran Muslim berasal dari Chechnya pada 16 Oktober.

Pemenggalan itu dilakukan sebagai bentuk balasan setelah sang guru sempat membahas karikatur Nabi Muhammad yang kembali dipublikasikan majalah satir Charlie Hebdo di kelasnya.

Dalam inisiatif Macron tersebut, Prancis mengancam akan menutup masjid-masjid jika ketahuan mengajarkan serta mempromosikan paham radikal dan ekstremisme.

Brownback mengutuk kekerasan berlatar-belakang agama. Namun, ia mengatakan, “jika Anda menjalankan keyakinan Anda secara damai, Anda berhak untuk mempraktikan keyakinan tersebut”.

Kebijakan Macron tersebut juga memicu protes di beberapa negara mayoritas Muslim. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Pakistan bahkan Imran Khan menuduh Macron ingin menyerang Islam secara keseluruhan.

Menanggapi kritikan itu, Macron menyatakan Prancis hanya ingin memastikan yang terbaik dalam melindungi warganya.

“Kami pikir negara-negara akan melakukan yang terbaik ketika mereka bekerja dengan para pemimpin agama dalam mengidentifikasi keprihatinan dan masalah, serta tidak berselisih dengan kelompok agama,” kata Macron.

“Mereka memiliki hak kebebasan beragama yang fundamental dan mereka perlu dihormati dan dilindungi pemerintah,” ucapnya menambahkan seperti dilansir AFP.

slug . '" class="' . $tag->slug . '">' . $tag->name . ''; } } ?>