Berita
PM Pakistan Desak Negara Barat Tindak Keras Terhadap Penghina Nabi Muhammad
Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan menyerukan negara-negara Barat untuk mempidanakan mereka yang secara sengaja menyebarkan ujaran kebencian terhadap Muslim atau mereka yang menghina Nabi Muhammad, cara yang sama sebagaimana mereka melarang setiap komentar negatif terhadap Holocaust. Menyangkal Holocaust adalah tindakan ilegal di beberapa negara Eropa, termasuk Jerman dan Prancis, dan pelaku bisa terancam hukuman penjara. […]
Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan menyerukan negara-negara Barat untuk mempidanakan mereka yang secara sengaja menyebarkan ujaran kebencian terhadap Muslim atau mereka yang menghina Nabi Muhammad, cara yang sama sebagaimana mereka melarang setiap komentar negatif terhadap Holocaust.
Menyangkal Holocaust adalah tindakan ilegal di beberapa negara Eropa, termasuk Jerman dan Prancis, dan pelaku bisa terancam hukuman penjara.
PM Khan ingin pemerintah Barat melakukan tindakan keras yang sama terhadap mereka yang menistakan Nabi Muhammad.
“Saya menyerukan pemerintah Barat yang melarang komentar negatif apapun terkait Holocaust untuk menggunakan standar yang sama untuk memidanakan mereka yang secara sengaja menyebarkan ujaran kebencian terhadap Muslim dengan menghina Nabi kami,” jelasnya di Twitter pada Sabtu, dikutip dari Deutsche Welle, Minggu (18/4).
“Kami umat Muslim punya cinta dan hormat yang besar kepada Nabi kami,” lanjutnya.
“Kami tidak bisa mentolerir penghinaan dan pelecahan apapun.”
Pernyatan PM Khan ini disampaikan sepekan setelah unjuk rasa di seluruh Pakistan yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal yang dipicu dukungan pemerintah Prancis atas penerbitan kartun Nabi Muhammad.
Tehreek-e-Labiak Pakistan (TLP) kemudian dilarang setelah kerusuhan saat unjuk rasa di mana empat petugas polisi tewas.
Khan mengatakan pemerintah melarang TLP bukan karena tidak setuju dengan pandangan kelompok tersebut, melainkan karena cara mereka mengekspresikan pandangan mereka.
“Saya ingin memperjelas untuk orang-orang di sini dan di luar negeri: pemerintah kami hanya bertindak terhadap TLP berdasarkan UU anti teroris ketika mereka melanggar surat perintah negara dan menggunakan kekerasan di jalanan dan menyerang publik dan penegak hukum,” jelasnya.
“Tidak ada yang bisa berada di atas hukum dan konstitusi.”
-
RIAU29/07/2026 00:01 WIBPolisi Tahan Tengku Fauzi dalam Dugaan Kasus Korupsi Anggaran Satpol PP
-
RIAU28/07/2026 23:00 WIBBupati Kasmarni Raih Penghargaan pada Milad ke-51 MUI Bengkalis
-
DUNIA28/07/2026 20:30 WIBKim Yo Jong: ASEAN Jangan Jadi Alat Kepentingan AS
-
OTOTEK28/07/2026 21:00 WIBHarga Terjangkau, MacBook Neo 2 Dipastikan Bakal Lebih Ngebut
-
POLITIK28/07/2026 18:00 WIBRieke: Negara Harus Hadir Selesaikan Rentetan Kekerasan di Sejumlah Daerah
-
EKBIS28/07/2026 23:25 WIBPRO AVL Indonesia 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan 60 Brand Global dan Peluang Bisnis Industri AVL
-
POLITIK28/07/2026 19:00 WIBKaesang Maju dari Dapil Jawa Tengah, Ini Kata PDIP
-
NASIONAL28/07/2026 22:30 WIBMenteri LH Jumhur: Gerakan Tobat Nasional Ekologis Segera Diluncurkan, Libatkan Mahasiswa dan Masyarakat

















