AKTUALITAS ID – Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menggelar aksi demonstasi di halaman Kantor LLDIKTI Wilayah II Palembang, Senin (7/6/2021). Mereka meminta kepada LLDIKTI II untuk merekomendasikan pencabutan izin penyelenggaraan Universitas Bina Darma Palembang kepada Kemendikbud Ristek.
Permintaan itu bukan tanpa sebab, mereka menyakini kalau salah satu Perguruan Tinggi Swasta tertua di Palembang itu telah melanggar Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi. Yakni dalam hal tidak adanya keterangan yang jelas kepada Mahasiswa terkait status akreditasi program pasca sarjana Teknik Sipil.
“Rektor UBD sebut 23 program studi mereka sudah terakteditasi pada masa penerimaan mahasiswa baru, dibanyak rilis berita yang kami dapatkan. Namun saat kami telusuri, kami menemukan kalau program studi untuk Megister Teknik Sipil itu Tidak Terakreditasi atau di Tolak oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Kan jadi kontradiksi dengan apa yang disampaikan rektor itu,” kata Kordinator Aksi Adi Candra.
Adi menjelaskan, Jika status akreditasinya tersebut benar ditolak BANPT. Maka UBD melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Tinggi, pada halaman 31 paragraf 6 Ijazah, pasal 42 point pertama dan keempat.
“Sehingga atas dasar Undang-undang itu, dua angkatan yang telah di wisuda tidak sah ijazahnya. Maka kami minta LLDIKTI memfasilitasi UBD mengclearkan hal ini. Bila memang tidak digubris bisa rekomendasikan pencabutan izin UBD ke Kemendikbud Ristek,” tambahnya.
Pihak LLDIKTI II Palembang, Nurjanah mengatakan, pihaknya menerima apa yang dimintakan masa aksi dan akan segera melakukan pembahasan ikhwal akreditasi dengan Rektor UBD. “Kami terima permintaan kawan-kawan. Akan kita kaji dengan rektor UBD. Biar semua jelas,” ujarnya, mewakili LLDIKTI Palembang.
Sementara itu, Rektor Universitas Bina Darma, Dr Sunda Ariana MPd saat ini belum bisa dihubungi. Untuk menanyakan kebenaran atas temuan forum Masyarakat Peduli Pendidikan itu.
