Anwar Ibrahin Kecam Pembentukam Kabinet Baru Malaysia

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim pada Jumat mengecam pembentukan jajaran kabinet oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang dia sebut kabinet ‘daur ulang’.

Hal ini merespons pengumuman susunan kabinet pagi ini yang diumumkan Perdana Menteri Ismail Sabri. Sebanyak 26 menteri yang tersisa –tidak termasuk Ismail Sabri– dan 34 wakil menteri dipertahankan dalam portofolio yang sama atau direshuffle.

Negara ini, kata Anwar, sedang menghadapi krisis akibat Covid-19 yang lebih akut dan masalah ekonomi yang membebani masyarakat terutama masyarakat bawah. “Tapi, langkah yang diambil (oleh Ismail Sabri) hanya mendaur ulang menteri yang tidak menunjukkan kemampuan untuk mengatasi masalah ini secara efektif,” ucap Anwar dalam pidatonya.

Anwar mencatat, Ismail Sabri memberikan waktu 100 hari kepada para menteri dan wakil menteri untuk menunjukkan kinerjanya. Namun, Anwar mempertanyakan bagaimana hal ini akan berbeda mengingat kebanyakan dari mereka gagal menunjukkan kinerja ketika mereka berada di kabinet Muhyiddin Yassin.

Dia mengatakan kabinet yang “tidak meyakinkan” ini tidak akan mampu memberikan kepercayaan kepada investor, baik domestik maupun asing. “Apa yang kami harapkan saat ini adalah perubahan tetapi ini tidak terjadi,” ucap dia.

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengumumkan jajaran kabinetnya yang telah disetujui oleh Yang di-Pertuan Agong, pada Jumat. Tidak ada posisi wakil perdana menteri dalam jajaran kabinet yang diumumkan Ismail.

Namun, terdapat empat menteri senior dalam kabinet Ismail, seperti saat masa pemerintahan PM sebelumnya, Muhyiddin Yassin. Ismail mengatakan kabinetnya perlu bertindak cepat dalam upaya membebaskan Malaysia dari ancaman pandemi Covid-19, gejolak ekonomi, dan gejolak politik.

“Saya akan memastikan bahwa kabinet berkomitmen untuk mencapai agenda nasional, melalui kerja sama lintas partai untuk mendorong pemulihan ekonomi demi kesejahteraan rakyat,” ungkap Ismail dalam konferensi pers, Jumat.

Ismail meminta agar setiap kementerian membuktikan pencapaian awalnya dalam 100 hari pertama.