Connect with us

JABODETABEK

DPR: MBG Harus Jalan Tanpa Ganggu Dana Pendidikan

Aktualitas.id -

Seorang murid menyantap makanan bergizi gratis di SD Barunawati, Palmerah, Jakarta Barat
Ilustrasi suasana pelajar makan bergizi gratis, dok: aktualitas.id

AKTUALITAS.ID – Polemik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, meminta agar pembiayaan program tersebut tidak mengambil anggaran pendidikan dalam APBN.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menegaskan pemerintah perlu menyiapkan skema pembiayaan yang tepat, transparan, dan berkelanjutan agar program MBG tidak mengganggu sektor pendidikan.

“Kami menginginkan bahwa ke depan, pelaksanaan program MBG perlu dirancang dengan skema pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan,” kata Lalu kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).

Ia menekankan bahwa Komisi X DPR berharap program MBG dapat berjalan beriringan dengan penguatan anggaran pendidikan, sehingga keduanya saling mendukung dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Menurutnya, pandangan Fraksi Golkar MPR yang menyoroti pentingnya menjaga anggaran pendidikan tetap sesuai amanat konstitusi merupakan sikap yang patut diapresiasi.

“Kami menilai bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari pandangan politik yang harus diapresiasi, terutama karena dilandasi semangat menjaga amanat konstitusi,” ujarnya.

Meski demikian, Komisi X DPR tetap mendukung program MBG karena dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“MBG bukan sekadar program sosial, tetapi investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, Melchias Markus Mekeng menyampaikan agar pendanaan MBG tidak membebani anggaran pendidikan. Ia bahkan berencana mengirim surat kepada Presiden RI untuk memastikan dana pendidikan tidak terganggu oleh program tersebut.

“Jadi kalau memang program MBG terus dilaksanakan, kami berharap Menteri Keuangan cari sumber pendanaan lain,” ujar Mekeng.

Polemik ini kini menjadi sorotan publik karena menyangkut prioritas anggaran negara antara program sosial dan sektor pendidikan yang sama-sama dianggap strategis dalam pembangunan nasional. (Bowo/Mun)

TRENDING