Pengamat: Persoalan MBG Perbesar Ketidakpercayaan Publik terhadap Institusi Negara

AKTUALITAS.ID – Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai telah melampaui persoalan teknis pelaksanaan program ditambahnya penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya sebagai tersangka oleh Kejagung.

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus dosen Pascasarjana Kebijakan Publik Universitas Nasional (Unas), Hilmi Rahman Ibrahim, menilai persoalan yang muncul saat ini mulai menyentuh aspek yang lebih mendasar, yakni kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Menurutnya, kepercayaan publik merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan strategis pemerintah. Tanpa dukungan kepercayaan masyarakat, sebuah program berisiko kehilangan legitimasi meskipun memiliki tujuan yang baik.

“Salah satu kunci kebijakan strategis seperti MBG itu adalah kepercayaan publik,” kata Hilmi dalam wawancara, Selasa (02/6/2026).

Dirinya menjelaskan, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dapat mengubah cara publik memandang setiap kebijakan pemerintah. Dalam situasi tersebut, keputusan yang diambil pemerintah tidak lagi dinilai berdasarkan tujuan dan manfaatnya, melainkan melalui kecurigaan serta prasangka yang berkembang di tengah masyarakat.

Kondisi itu, kata Hilmi, dapat menempatkan pemerintah pada posisi yang sulit karena apa pun langkah yang diambil berpotensi memunculkan penolakan dan kecurigaan oleh masyarakat.

“Jika kepercayaan masyarakat hilang, apa pun keputusan pemerintah akan dipandang salah. Program dilanjutkan dianggap salah, dihentikan pun dianggap salah,” ujarnya.

Hilmi menilai dampak yang ditimbulkan tidak berhenti pada pelaksanaan MBG semata. Persoalan yang lebih serius adalah munculnya ketidakpercayaan terhadap institusi negara yang pada akhirnya dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap berbagai program pemerintah lainnya.

“Karena persoalan terbesar yang ditinggalkan oleh kasus seperti ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” katanya.

Untuk itu, dirinya mengingatkan, ketidakpercayaan terhadap satu program dapat berkembang menjadi kecurigaan terhadap kebijakan lain yang sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan MBG.

“Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, bukan hanya program MBG yang terdampak. Program-program pemerintah lainnya juga akan dicurigai,” ujarnya.

Hilmi menjelasakan, Indonesia memiliki pengalaman panjang terkait rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap sejumlah program bantuan sosial. Karena itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah perbaikan agar kondisi serupa tidak semakin meluas.

Tak hanya itu, ia menyoroti meningkatnya peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Fenomena tersebut, menurut dia, menunjukkan adanya keraguan publik terhadap efektivitas mekanisme pengawasan yang dimiliki negara.

“Dalam banyak hal, fungsi pengawasan publik telah diambil alih langsung oleh masyarakat karena rendahnya tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah,” katanya.

Untuk memulihkan kepercayaan publik, Hilmi mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka dan melibatkan pihak independen, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pengawas yang memiliki kredibilitas di mata publik.

“Proses evaluasi yang transparan akan menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga legitimasi kebijakan pemerintah. Jika evaluasi hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri tanpa melibatkan pihak eksternal, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan sulit dipulihkan,” ujarnya.

“Proses evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada pembenahan teknis pelaksanaan program, tetapi juga mampu menjawab keraguan masyarakat yang muncul akibat berbagai polemik yang berkembang selama ini,” sambungnya.