Demokrat: Visi Misi Prabowo-Sandi Lebih Realistis Daripada Jokowi-Amin

AKTUALITAS.ID – Calon presiden petahana, Joko Widodo (Jokowi) dinilai kehilangan momentum di debat capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Bidakara, Jakarta, 17 Januari 2019.

Pasalnya, calon nomor urut 01 tersebut bukannya memperkuat visi misi, Jokowi justru kembali obral janji untuk hadapi pilpres 17 April nanti.

Hal tersebut, disampaikan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean dalam acara Koalisi Berbicara ‘Cuma Janji Atau Indonesia Menang’ di Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

“Saya harus menyebut Jokowi kemarin hanya beretorika semata, tidak ada yang nyata. Di sektor penegakkan hukum, pemberantasan korupsi, terorisme, semua retorika. Bertolak belakang dengan apa yang dilakukan,” kata Ferdinand.

Isu pemberantasan korupsi misalnya, revolusi mental yang digaungkan Jokowi sejak 2014 lalu tidak ada hasilnya. Justru, di bawah kepemimpinannya, semakin banyak pejabat negara yang ditangkap KPK.

Sementara itu, menurut Ferdinand, rencana Prabowo-Sandi memperbaiki kesejahteraan aparatur negara agar tidak korupsi jauh lebih realistis daripada revolusi mental ala Jokowi.

“Sumber dari korupsi adalah ekonomi, baru kedua karakter. Permasalahan ekonomi harus diselesaikan lebih dulu, karena masalah karakter tidak mudah. Walaupun 2014 revolusi mental, sekarang tidak ada hasilnya,” kata Ferdinand.

Visi Prabowo-Sandi dalam pemberantasan terorisme juga patut diacungi jempol. Ferdinan mengatakan, Prabowo adalah orang pertama yang membentuk satuan khusus anti teror di Indonesia. Satuan itu berada di bawah kendalinya saat menjabat Komandan Jenderal Kopassus.

Dalam perkara penegakan hukum, Ferdinand menyebut Prabowo-Sandi jauh lebih tegas daripada Jokowi-Amin. Dalam debat capres perdana, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan akan memimpin penegakan hukum di Indonesia bila dirinya mendapatkan mandat dari rakyat pada pilpres nanti.

“Ini presiden menghindar, bilang ‘laporkan saja, laporkan saja’. Sementara Pak Prabowo menyatakan beliau akan memimpin penegakan hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan,” beber Ferdinand.

Calon presiden petahana, Joko Widodo (Jokowi) dinilai kehilangan momentum di debat capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Bidakara, Jakarta, 17 Januari 2019.

Pasalnya, calon nomor urut 01 tersebut bukannya memperkuat visi misi, Jokowi justru kembali obral janji untuk hadapi pilpres 17 April nanti.

Hal tersebut, disampaikan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean dalam acara Koalisi Berbicara ‘Cuma Janji Atau Indonesia Menang’ di Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

“Saya harus menyebut Jokowi kemarin hanya beretorika semata, tidak ada yang nyata. Di sektor penegakkan hukum, pemberantasan korupsi, terorisme, semua retorika. Bertolak belakang dengan apa yang dilakukan,” kata Ferdinand.

Isu pemberantasan korupsi misalnya, revolusi mental yang digaungkan Jokowi sejak 2014 lalu tidak ada hasilnya. Justru, di bawah kepemimpinannya, semakin banyak pejabat negara yang ditangkap KPK.

Sementara itu, menurut Ferdinand, rencana Prabowo-Sandi memperbaiki kesejahteraan aparatur negara agar tidak korupsi jauh lebih realistis daripada revolusi mental ala Jokowi.

“Sumber dari korupsi adalah ekonomi, baru kedua karakter. Permasalahan ekonomi harus diselesaikan lebih dulu, karena masalah karakter tidak mudah. Walaupun 2014 revolusi mental, sekarang tidak ada hasilnya,” kata Ferdinand.

Visi Prabowo-Sandi dalam pemberantasan terorisme juga patut diacungi jempol. Ferdinan mengatakan, Prabowo adalah orang pertama yang membentuk satuan khusus anti teror di Indonesia. Satuan itu berada di bawah kendalinya saat menjabat Komandan Jenderal Kopassus.

Dalam perkara penegakan hukum, Ferdinand menyebut Prabowo-Sandi jauh lebih tegas daripada Jokowi-Amin. Dalam debat capres perdana, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan akan memimpin penegakan hukum di Indonesia bila dirinya mendapatkan mandat dari rakyat pada pilpres nanti.

“Ini presiden menghindar, bilang ‘laporkan saja, laporkan saja’. Sementara Pak Prabowo menyatakan beliau akan memimpin penegakan hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan,” beber Ferdinand. [KBH]