NASIONAL
Kritik BGN, Irma NasDem: Kuota SPPG Dicurangi dengan Monopoli
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR Irma Chaniago dari NasDem mengkritik Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga memiliki monopoli kuota SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Irma membantah tuduhan ada 5.000 dapur MBG fiktif, melainkan ada monopoli kuota SPPG yang dilakukan oleh beberapa pihak.
Menurut Irma, beberapa pihak mendaftar di semua wilayah hanya untuk menutup kuota, sehingga orang lain tidak bisa mendaftar. “Mereka mendaftar di semua wilayah, yang menyebabkan kuota di wilayah-wilayah tersebut sudah tidak bisa lagi diakses oleh orang lain untuk ikut mendaftar,” ungkap Irma.
Irma juga memberikan contoh kasus di mana kuota SPPG di satu kabupaten penuh, padahal hanya ada dua pihak yang memiliki dapur MBG. “Artinya, yang 28 daftar cuma untuk menutup kuota dan disinyalir untuk diperjualbelikan,” kata Irma.
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan bahwa proses pengajuan dapur MBG telah berubah. Awalnya, pihak harus membangun dapur terlebih dahulu, baru mendaftar sebagai mitra. Namun, kini prosesnya diubah menjadi mendaftar terlebih dahulu, baru membangun dapur.
Irma menyambut baik respons BGN yang telah menutup sekitar 5.000 kuota fiktif tersebut. Namun, ia tetap menyoroti adanya monopoli kuota SPPG yang perlu diatasi. “Jadi sebenarnya bukan dapur fiktif, tapi kuota dapur fiktif,” kata Irma.
Kritik Irma ini memicu perhatian publik terhadap program MBG dan mekanisme pengajuan dapur MBG. Publik berharap BGN dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini. (Ari Wibowo/Mun)
-
POLITIK06/07/2026 07:00 WIBBocor! Isu ‘Lantai Empat’ DPR Diduga Atur Serangan ke PDIP
-
EKBIS05/07/2026 22:00 WIBBulog Pastikan Serap Hasil Panen Petani Papua Selatan untuk Swasembada Pangan
-
NASIONAL06/07/2026 17:15 WIBAHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK
-
NASIONAL05/07/2026 21:00 WIBKPK Diminta Tetap Profesional Usut Kasus Bupati Kuansing
-
POLITIK06/07/2026 09:00 WIBPPP: Jangan Kunci Demokrasi dengan PT 7 Persen
-
POLITIK06/07/2026 10:00 WIBPDIP Sebut PSI Tak Perlu Ditakuti Meski Jokowi Ikut Safari
-
POLITIK06/07/2026 11:00 WIBPKS: Politik Mahal dan Ruang Gelap Jadi Pemicu Korupsi
-
NASIONAL06/07/2026 06:00 WIBSudjatmiko: Infrastruktur Jabar Jangan Jalan di Tempat

















