DPR: Reformasi Polri Harus Mengatasi Budaya Kekerasan dan Dominasi Kepolisian

AKTUALITAS.ID – Wakil Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, memberikan peringatan keras terkait arah Reformasi Polri yang sedang digulirkan pemerintah. Menurutnya, Komite Reformasi Polri harus menitikberatkan pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), transparansi, dan akuntabilitas publik sebagai poin evaluasi utama.

Andreas menekankan bahwa reformasi yang sejati harus menyasar akar persoalan yang selama ini menjadi keluhan publik.

“Kami mengingatkan agar Komite Reformasi Polri yang dibentuk pemerintah harus menitikberatkan perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas publik,” ujar Andreas dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).

Pembenahan Budaya Kekerasan dan Profesionalisme

Lebih lanjut, DPR menggarisbawahi perlunya pembenahan budaya kekerasan dan dominasi kepolisian dalam proses penyidikan. Kurangnya mekanisme check and balances yang memadai dalam tubuh institusi juga menjadi sorotan utama yang harus dirombak.

Menurut Andreas, masa depan Polri harus menekankan pada pentingnya profesionalisme. Hal ini krusial agar lembaga tersebut dapat benar-benar fokus pada pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil.

“Kami mengingatkan pentingnya Polri terlepas dari praktik politik dan militeristik agar dapat benar-benar melayani masyarakat secara profesional,” tegasnya.

Keberhasilan Diukur dari Kepercayaan Masyarakat

Andreas Hugo Pareira juga mengingatkan bahwa Komite Reformasi Polri harus berfungsi sebagai instrumen independen yang menjaga hak publik, memastikan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Ia menegaskan hasil reformasi tidak boleh hanya sebatas laporan formal. “Keberhasilan reformasi akan diukur dari perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar laporan formal atau retorika politik semata,” tutupnya. (Ari Wibowo/Mun)