Polemik Kurban Presiden Rp100 Miliar, Akademisi: APBN Bukan untuk Ibadah Personal

AKTUALITAS.ID – Dosen Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, Ruwiyanto, mengatakan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan kurban tidak tepat. Pasalnya ibadah kurban merupakan tanggung jawab personal, bukan kewajiban negara.

Pernyataan itu disampaikan Ruwiyanto di tengah polemik bantuan sapi kurban Presiden yang disebut menggunakan dana negara dan menuai sorotan publik.

Menurutnya, kurban secara syariat diperuntukkan bagi individu yang memiliki kemampuan ekonomi dan tidak sepatutnya dibebankan kepada masyarakat melalui pajak.

“Esensi kurban itu ibadah mandiri dan bentuk pengorbanan pribadi. Sangat tidak tepat jika kemudian biaya kurban justru diambil dari APBN yang sumbernya berasal dari pajak rakyat,” kata Ruwiyanto, Kamis (28/5/2026).

Dirinya menilai penggunaan anggaran negara untuk kegiatan kurban berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya pulih. Di saat sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok, penggunaan uang publik untuk pembiayaan aktivitas keagamaan pejabat dianggap tidak mencerminkan prioritas kepentingan rakyat.

“Rakyat membayar pajak untuk pendidikan, kesehatan, perbaikan ekonomi, pembangunan desa, dan kesejahteraan umum. Bukan untuk membiayai pencitraan religius pejabat negara,” ujarnya.

Menurut Ruwiyanto, jika seorang pemimpin ingin memberi teladan dalam berkurban, pelaksanaannya semestinya menggunakan dana pribadi, bukan fasilitas atau anggaran negara. Ia menilai makna pengorbanan dalam ibadah kurban justru terletak pada keikhlasan memberikan milik sendiri.

“Ironis jika simbol pengorbanan malah dibiayai uang rakyat. Di mana letak nilai pengorbanannya jika sumber dananya bukan dari kantong pribadi?” ucapnya.

Ruwiyanto juga mengingatkan penggunaan simbol keagamaan yang dibiayai negara dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat apabila tidak dikelola secara hati-hati. Menurut dia, pemerintah perlu menjaga batas antara kepentingan ibadah dan penggunaan anggaran publik agar tidak menimbulkan kesan agama dipakai sebagai instrumen legitimasi politik maupun pencitraan kekuasaan.

Ia menegaskan kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap ibadah kurban, melainkan sorotan terhadap mekanisme pembiayaan dan sumber anggaran yang digunakan.

“Jangan sampai rakyat dipaksa ikut menanggung ibadah elite kekuasaan melalui pajak. Ibadah adalah urusan keikhlasan pribadi, bukan beban kolektif masyarakat,” katanya. (Ari)