Sentil Rencana Kurikulum Bahasa Prancis dan Portugis, Pengamat: Banyak yang Masih Salah Tafsir Bahasa Indonesia

AKTUALITAS.ID – Wacana perluasan pembelajaran bahasa Portugis dan bahasa asing lain dalam kurikulum sekolah menuai sorotan tajam. Pemerintah dinilai perlu lebih berhati-hati menentukan prioritas kebijakan pendidikan nasional, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang membuat akses belajar bahasa semakin terbuka luas bagi publik.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Nasional (UNAS), Hilmi Rahman Ibrahim, menilai perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) saat ini sudah sangat memudahkan masyarakat mempelajari berbagai bahasa asing secara mandiri hingga ke wilayah pelosok daerah. Oleh karena itu, kebijakan memasukkan banyak bahasa asing ke kurikulum sekolah dianggap kurang relevan dengan kebutuhan mendasar peserta didik saat ini.

“Pertama, kalau itu ditanggapi sekarang kita dengan kemajuan teknologi, kemajuan AI sekarang, artificial, itu semua orang tahu. Orang yang orang di daerah, orang di desa, di mana pun, kamu pelosok, dengan teknologi sekarang ini, orang gampang menerjemahkan bahasa-bahasa yang jarang kita pelajari. Untuk apa sekarang belajar bahasa? Kecuali bahasa Inggris, itu wajar dari dulu ya,” ujar Hilmi saat diwawancarai, Selasa (02/6/2026).

Hilmi menegaskan pemerintah semestinya memprioritaskan penguatan kemampuan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebelum melangkah jauh memperluas pembelajaran bahasa asing tertentu di sekolah. Penguasaan literasi bahasa nasional dinilai masih memiliki banyak celah yang harus segera dibenahi oleh kementerian terkait.

“Lebih penting masyarakat itu lebih banyak lagi belajar dengan bahasa Indonesia seharusnya, karena masih banyak yang salah menafsirkan bahasa Indonesia. Jadi, yang perlu banyak dipelajari itu adalah bagaimana melahirkan orang-orang yang jago tafsir bahasa Indonesia,” katanya.

Ia juga mengkritisi efektivitas serta urgensi memasukkan bahasa tertentu ke dalam kurikulum nasional jika pertimbangannya hanya didasari oleh faktor kunjungan diplomatik bilateral dengan negara sahabat. Kebijakan pendidikan dinilai harus berlandaskan kebutuhan strategis jangka panjang, bukan sekadar momentum politik luar negeri.

“Jangan sampai kemudian rakyat melihat ke Presiden setiap negara datang nih, lalu akan disuruh bahasa Korea, belajar bahasa Spanyol, belajar bahasa Italia. Itu kan enggak penting banget. Seorang Presiden enggak penting bicara begitu,” ucap Hilmi menambahkan.

Sebelumnya, wacana pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Portugis dan Prancis mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian lawatan internasional ke sejumlah negara.