Sukarno Bongkar Paham Anarkisme 1932

AKTUALITAS.ID – Setiap kali demonstrasi berujung ricuh, satu istilah hampir selalu muncul di ruang publik: anarkis. Kata itu digunakan untuk menggambarkan perusakan fasilitas umum, kerusuhan massa, hingga tindakan kekerasan di jalanan.

Namun benarkah anarkisme identik dengan kekacauan?

Jauh sebelum istilah itu menjadi label populer dalam pemberitaan modern, Presiden pertama Indonesia, Sukarno, ternyata pernah mengupas panjang soal anarkisme dalam sebuah tulisan berjudul “Anarchisme” yang dimuat di surat kabar Fikiran Ra’jat pada tahun 1932.

Tulisan tersebut menunjukkan bahwa Bung Karno memahami anarkisme bukan sebagai tindakan vandalisme, melainkan sebagai sebuah paham politik yang memiliki akar pemikiran filosofis dan sejarah panjang.

Bung Karno: Anarkisme Adalah Paham Politik

Dalam tulisannya, Sukarno menjelaskan bahwa kata anarkisme berasal dari tiga unsur kata: “A” yang berarti tidak, “archi” yang berarti memerintah, dan “isme” yang berarti paham.

Dengan demikian, menurut Bung Karno, anarkisme merupakan paham yang menolak pemerintahan dan otoritas negara.

Meski berbeda pandangan dengan kaum anarkis, Sukarno tidak menggambarkan mereka sebagai perusuh atau pelaku kekacauan. Sebaliknya, ia mencoba menjelaskan anarkisme sebagai salah satu aliran pemikiran politik yang berkembang dalam tradisi sosialisme dunia.

Anti-Kapitalisme dan Kepemilikan Bersama

Sukarno mencatat bahwa kaum anarkis menolak kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi yang menjadi fondasi kapitalisme.

Menurut pandangan yang ia paparkan, kaum anarkis mendukung kepemilikan bersama agar hasil produksi dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat.

Karena alasan itulah Bung Karno memasukkan anarkisme sebagai salah satu cabang dalam tradisi sosialisme, meskipun memiliki perbedaan mendasar dengan kaum sosialis yang masih percaya pada peran negara.

Negara Dipandang Sebagai Alat Penindasan

Salah satu poin yang paling disorot Sukarno adalah penolakan kaum anarkis terhadap negara.

Dalam pandangan anarkisme, setiap bentuk pemerintahan mengandung unsur pemaksaan yang berpotensi membatasi kebebasan manusia.

Tokoh-tokoh seperti Mikhail Bakunin dan Peter Kropotkin berpendapat bahwa kebebasan individu hanya bisa berkembang sepenuhnya jika manusia terbebas dari dominasi negara, hukum yang represif, dan otoritas yang memaksa.

Karena itu, cita-cita utama anarkisme adalah terciptanya masyarakat yang mengatur dirinya sendiri tanpa negara.

Menolak Patriotisme yang Sempit

Sukarno juga mencatat bahwa kaum anarkis mengkritik patriotisme yang membatasi manusia berdasarkan batas-batas negara.

Dalam pandangan tersebut, umat manusia dipandang sebagai satu komunitas global yang tidak seharusnya dipisahkan oleh nasionalisme sempit.

Pemikiran ini berbeda dengan Sukarno yang menjadikan nasionalisme sebagai alat perjuangan melawan kolonialisme. Namun perbedaan itu tidak membuatnya menolak untuk mempelajari gagasan-gagasan anarkisme secara serius.

Mengapa Istilah Anarkis Sering Disalahgunakan?

Hingga hari ini, istilah anarkis masih sering digunakan untuk menyebut pelaku kerusuhan atau perusakan.

Padahal secara akademik dan historis, istilah yang lebih tepat untuk tindakan perusakan fasilitas umum adalah vandalisme.

Anarkisme sendiri merupakan tradisi pemikiran politik yang membahas kebebasan individu, kritik terhadap negara, penolakan terhadap kapitalisme, dan gagasan tentang masyarakat tanpa dominasi kekuasaan.

Karena itu, menyamakan anarkisme dengan sekadar kerusuhan jalanan dianggap banyak kalangan sebagai penyederhanaan yang mengabaikan sejarah panjang gagasan tersebut.

Sukarno dan Pelajaran yang Terlupakan

Secara politik, Bung Karno memang berdiri di kubu nasionalisme dan sosialisme. Ia percaya negara memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

Namun tulisan-tulisannya menunjukkan bahwa ia tidak menolak untuk mempelajari berbagai aliran pemikiran, termasuk anarkisme.

Di tengah maraknya penggunaan istilah “anarkis” secara serampangan dalam ruang publik, tulisan Sukarno tahun 1932 menjadi pengingat bahwa sebuah gagasan politik tidak bisa dipahami hanya dari stigma dan label yang berkembang di masyarakat.

Memahami sejarah pemikiran secara utuh mungkin tidak akan membuat semua orang setuju dengan anarkisme. Tetapi setidaknya, hal itu membantu membedakan antara sebuah ideologi politik dengan tindakan vandalisme yang selama ini kerap disamakan begitu saja. (Mun)