DPR Tantang Menkes Jelaskan Angka Fantastis 112 Juta Warga Kurang Gizi

AKTUALITAS.ID – Polemik mengenai data masyarakat Indonesia yang disebut mengalami kekurangan gizi semakin memanas. Komisi IX DPR RI mempertanyakan klaim Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut sekitar 112 juta warga Indonesia masih kekurangan gizi, sekaligus mendesak pemerintah membuka secara transparan dasar perhitungan angka tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai pemerintah tidak bisa begitu saja menyampaikan angka yang sangat besar tanpa menjelaskan metodologi dan indikator yang digunakan kepada publik.

Menurut Charles, apabila angka tersebut memang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, maka Kementerian Kesehatan harus menjelaskan bagaimana data sosial ekonomi dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kondisi gizi masyarakat.

“Publik membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai indikator dan metodologi yang digunakan,” ujarnya.

Charles menegaskan, Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan instrumen yang dirancang untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung.

Ia mengingatkan Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen resmi yang memang digunakan untuk mengukur kondisi gizi masyarakat, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang selama ini menjadi acuan utama pemerintah.

Menurutnya, apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan nasional di bidang gizi, maka indikator yang digunakan seharusnya berasal dari survei yang memang mengukur status gizi secara langsung.

Charles juga menyoroti keterkaitan klaim tersebut dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Ia menilai keberhasilan program sebesar MBG harus diukur menggunakan indikator yang valid, seperti penurunan angka stunting, wasting, underweight, anemia, maupun indikator kesehatan lainnya yang memang tercatat melalui SKI dan SSGI.

“Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi,” tegasnya.

Lebih jauh, Charles meminta pemerintah bersikap konsisten mengenai tujuan utama Program MBG.

Menurutnya, apabila program tersebut memang ditujukan untuk memperbaiki status gizi masyarakat, maka ukuran keberhasilannya harus jelas dan berbasis indikator kesehatan.

Namun apabila pemerintah ingin menjalankan program pemberian makanan secara universal bagi seluruh anak sekolah, maka tujuan tersebut juga harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

“Publik berhak mengetahui secara jelas apa sebenarnya tujuan Program MBG. Jangan sampai tujuan program terus bergeser mengikuti narasi yang berubah-ubah,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sekitar 112 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi.

Angka tersebut disebut berasal dari empat desil terbawah dalam data Susenas 2024, di mana setiap desil mewakili sekitar 28 juta penduduk, sehingga total sasaran intervensi gizi mencapai sekitar 112 juta jiwa.

Pemerintah pun berencana mengoperasikan secara bertahap sekitar 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dengan prioritas wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.

Meski demikian, perdebatan mengenai validitas data kini menjadi sorotan. DPR menilai kejelasan metodologi menjadi kunci agar kebijakan bernilai triliunan rupiah tersebut benar-benar disusun berdasarkan indikator yang tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (Bowo/Mun)