Kedatangan Jokowi-JK juga disambut oleh para pimpinan MPR, DPR, dan DPD
Belum ada kesepakatan apa pun di internal Koalisi Indonesia Kerja.
Pembenahan birokrasi dinilai lebih penting daripada merombak kabinet.
komposisi 55: 45 dalam kabinetnya.
Salah satunya, Jokowi merasa ada potensi dirinya bisa disingkirkan lewat agenda amandemen UUD 1945.
UU Kementerian Negara mengatur pengumuman kabinet sah setelah Presiden dilantik.
gerbong kabinet Jokowi akan diisi 55 persen menteri berlatar profesional dan 45 persen.
Jabatan jaksa agung sempat menjadi pergunjingan politik antara PDIP dan Nasdem.
Komposisinya, 55 persen profesional dan 45 persen dari parpol.
Pertemuan dengan Presiden merupakan hal biasa.
PDIP berharap Jokowi memberikan posisi menteri strategis.
Mega minta ke Jokowi jumlah kursi menteri untuk PDIP.
Mega menilai wajar jikaPDIP dapat jatah menteri banyak.
Langkah Jokowi dinilai tak tepat.
