Berita
Jokowi Langgar UU Jika Umumkan Kabinet Sebelum Dilantik
UU Kementerian Negara mengatur pengumuman kabinet sah setelah Presiden dilantik.

AKTUALITAS.ID – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi melanggar UU 39/2008 tentang Kementerian Negara.
Hal itu terjadi bila Jokowi mengumumkan susunan kabinet sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.
“Secara politik dapat diterima (pengumuman susunan kabinet) namun secara hukum tata negara mengandung permasalahan karena bertentangan dengan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara,” jelas Bayu melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (15/8).
Hal tersebut dikatakan Bayu menanggapi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan sejumlah pimpinan redaksi media Rabu (14/8/2019) yang menyatakan, bahwa susunan kabinet untuk pemerintahan 2019-2024 sudah final dan dapat diumumkan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.
Pasal 16 UU Kementerian Negara mengatur, pembentukan kementerian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah atau janji.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 16 tersebut maka pengumuman kabinet masa jabatan 2019-2024 hanya bisa dilakukan oleh Joko Widodo sebagai Presiden masa jabatan 2019-2024 setelah yang bersangkutan terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2019.
“Pengumuman susunan kabinet yang dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober 2019 jelas tidak bisa dilakukan mengingat sebelum tanggal itu Joko Widodo belum sah sebagai Presiden masa jabatan 2019-2024 sehingga tidak punya kedudukan hukum mengumumkan kabinet periode 2019-2024,” ujar Bayu.
Untuk itu sebagai bentuk ketaatan kepada UU Kementerian Negara, Bayu mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak melakukan pengumuman susunan kabinet baru sebelum tanggal 20 Oktober 2019.
“Perlu diingat bahwa kabinet masa jabatan 2014-2019 secara resmi belum berakhir dengan demikian lebih baik jika Presiden fokus mengarahkan agar kabinet yang sekarang menyelesaikan pekerjaannya hingga 20 Oktober 2019,” tambah Bayu.
sumber : Antara
-
NASIONAL30/04/2025 09:00 WIB
Menkopolkam: Premanisme Berkedok Ormas Harus Dibasmi Tuntas
-
EKBIS30/04/2025 09:30 WIB
IHSG Awali Dagang Terakhir April dengan Optimisme Tipis, Sektor Transportasi Jadi Motor Penggerak
-
FOTO30/04/2025 19:00 WIB
FOTO: Fashion Show Produk UMKM Hadapi Tantangan Ekonomi Nasional
-
FOTO30/04/2025 18:40 WIB
FOTO: CAR Life Insurance Rayakan Setengah Abad Perjalanan
-
EKBIS30/04/2025 16:00 WIB
Membanggakan! Bulog Serap 1,3 Juta Ton Beras Dalam Sebulan, Tertinggi Dalam 23 Tahun
-
EKBIS30/04/2025 10:30 WIB
Rupiah Perkasa, Pimpin Penguatan Mata Uang Asia di Tengah Kenaikan Dolar AS
-
NASIONAL30/04/2025 12:00 WIB
Kabar Baik untuk Jurnalis! MK Tegaskan Frasa “Tanpa Hak” di UU ITE untuk Lindungi Profesi
-
FOTO30/04/2025 09:53 WIB
FOTO: KWP Bersama DPR Gelar Diskusi Dalektikan Demokrasi