POLITIK
Reshuffle Kabinet Prabowo, PDIP Soroti Menteri Lain yang Kinerjanya Dinilai Buruk
AKTUALITAS.ID – PDIP menilai kocok ulang menteri kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, PDIP memandang yang kinerjanya disorot bukan hanya Satryo Soemantri Brodjonegoro saat menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).
“Reshuffle hak prerogatif Presiden, kalau lihat survei opini publik Kedai Kopi 23-29 Januari 2025 kepuasan publik pada kabinet saat ini hanya 25,8 persen, yang tidak puas 74,2 persen sementara kepuasan pada Presiden Prabowo 80 persen lebih. Artinya tantangan di kabinet,” kata Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).
Seperti diketahui, Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan menteri pertama yang di-reshuffle oleh Prabowo dalam Kabinet Merah Putih. Prabowo melantik Guru Besar ITB Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek baru menggantikan Satryo.
Guntur kemudian menyoroti nama-nama menteri kabinet Merah Putih yang kinerjanya dinilai buruk oleh publik berdasarkan survei. Beberapa di antaranya ialah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri HAM Natalius Pigai.
“Tapi yang disorot publik kan tidak Mendiktisaintek, ada Budi Arie Menteri Koperasi, Bahlil Lahadia Menteri ESDM yang kalau kita lihat survei mereka dikategorikan buruk oleh publik. Menteri HAM juga,” ujarnya. (Mun/Ari Wibowo)
-
FOTO27/05/2026 22:23 WIBFOTO: Ketum AHY Kurban Sapi Limosin untuk Masyarakat Indonesia
-
RAGAM28/05/2026 06:30 WIBCatat! Pemotongan Hewan Kurban Ada Batas Akhirnya
-
NASIONAL28/05/2026 06:00 WIBDPR Akui Putusan MK Perkuat Keterwakilan Perempuan
-
NASIONAL28/05/2026 14:30 WIBPolemik Kurban Presiden Rp100 Miliar, Akademisi: APBN Bukan untuk Ibadah Personal
-
OASE28/05/2026 05:00 WIBAlam Nasroh Jadi Penenang di Tengah Kesulitan
-
NASIONAL27/05/2026 21:00 WIBKakorlantas: Polantas Harus Rangkul Ojol, Bukan Sekadar Menilang
-
JABODETABEK28/05/2026 05:30 WIBBMKG: Jakarta Cerah di Hari Cuti Bersama
-
POLITIK27/05/2026 20:00 WIBPutusan MK soal Keterwakilan Perempuan Dinilai Perlu Dukungan Politik

















