Narasi “1998 Redux” Digerakkan Oligarki Serakahnomic

AKTUALITAS.ID – Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai kemunculan narasi “1998 Redux” di media sosial tidak lahir secara organik dari gerakan mahasiswa maupun gerakan sosial. Menurutnya, narasi tersebut didorong oleh kelompok yang ingin menciptakan persepsi krisis dan ketidakstabilan demi kepentingan tertentu.

Pernyataan itu disampaikan Haris saat menanggapi maraknya tagar dan kampanye digital yang mengaitkan kondisi Indonesia saat ini dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Ia menilai publik perlu lebih kritis dalam menyikapi berbagai narasi yang beredar di ruang digital.

“Narasi atau tagar 1998 Redux tidak lahir secara bottom up dari gerakan sosial dan gerakan mahasiswa. Jika diperhatikan, narasi tersebut diorkestrasi secara top down melalui berbagai akun proxy media sosial,” kata Haris, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, pengalaman krisis ekonomi 1997 hingga 1998 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Dirinya mengingatkan salah satu dampak terbesar dari periode tersebut adalah munculnya berbagai persoalan ekonomi yang merugikan negara dalam jangka panjang.

Haris menyinggung kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang hingga kini masih menjadi salah satu isu besar dalam sejarah ekonomi nasional.

“Kerugian negara akibat penyalahgunaan dana talangan pada masa itu mencapai nilai yang sangat besar dan menjadi beban yang harus ditanggung dalam waktu panjang,” ujarnya.

Menurut eksponen gerakan mahasiswa 1998 dari Universitas Gadjah Mada tersebut, kelompok yang mendorong narasi krisis saat ini memiliki kepentingan berbeda dengan gerakan mahasiswa pada era Reformasi. Ia meyakini sebagian besar mahasiswa dan aktivis tetap memiliki tujuan untuk memperbaiki tata kelola negara, bukan menciptakan kekacauan.

Dirinya juga menilai sejumlah tagar seperti Indonesia Gelap, Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, hingga Buang Rupiah perlu dicermati secara kritis agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu memiliki dasar kuat.

“Saya tidak yakin gerakan mahasiswa yang murni memiliki tujuan untuk melemahkan negara. Gerakan sosial lahir dari semangat memperbaiki keadaan dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya.

Haris berpendapat kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penguatan penguasaan negara atas sumber daya alam, pemberantasan korupsi, dan penutupan kebocoran anggaran menjadi salah satu faktor yang menimbulkan resistensi dari kelompok tertentu.

“Kebijakan yang mengembalikan pengelolaan kekayaan negara untuk kepentingan rakyat merupakan agenda yang perlu dikawal bersama,” tuturnya. (Purnomo)