POLITIK
PDIP: Putusan MK Nomor 90 Jadi Titik Kontroversi Politik Gibran
AKTUALITAS.ID – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tersebut menjadi salah satu faktor yang memunculkan perdebatan publik terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024.
“Putusan MK 90 itu masih menjadi perdebatan di masyarakat karena dianggap membuka ruang perubahan syarat secara mendadak,” kata Djarot di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, setiap putusan lembaga konstitusi seharusnya menjadi penguat sistem demokrasi, bukan memunculkan polemik berkepanjangan di tengah publik.
“Seharusnya keputusan konstitusi memberikan kepastian hukum, bukan menimbulkan tafsir yang berbeda di masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kontroversi seputar putusan tersebut turut memengaruhi persepsi publik terhadap proses politik yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih.
Menurut Djarot, hal ini perlu menjadi refleksi bersama agar ke depan tidak ada lagi kebijakan yang menimbulkan perdebatan luas di tengah masyarakat.
“Ini menjadi pelajaran penting bagi demokrasi kita agar lebih matang dan transparan,” katanya.
Ia juga menyinggung kekhawatiran munculnya praktik politik dinasti dalam sistem demokrasi Indonesia. Menurutnya, ruang politik harus tetap terbuka dan tidak hanya didominasi oleh kelompok tertentu.
“Demokrasi harus memberi ruang yang adil bagi semua warga negara tanpa kecuali,” ujarnya.
-
DUNIA09/11/2026 21:00 WIBIran Klaim Semua Target Musuh Dalam Jangkauan Rudalnya
-
NASIONAL09/11/2026 19:00 WIBHabiburokhman Tantang Bareskrim Bongkar Aktor Politik Penyadapan
-
JABODETABEK10/11/2026 05:30 WIBWaspada! Hujan Ringan Berpotensi Guyur Dua Wilayah Jakarta
-
NASIONAL09/11/2026 20:00 WIBUU Ketenagakerjaan Baru Bikin Perusahaan Tak Bisa Seenaknya?
-
POLITIK10/11/2026 11:15 WIBPolemik Ijazah Meledak! DPR Disebut Sepakat Gunakan HMP
-
POLITIK10/11/2026 10:00 WIBKaesang: PSI Kehilangan Tiga Tokoh Strategis dalam Sehari
-
NASIONAL09/11/2026 21:30 WIBMenteri PKP Perkuat Peran Itjen Untuk Awasi dan Tindak Penyimpangan
-
POLITIK10/11/2026 09:00 WIBGanjar Desak DPR Gunakan Hak Pengawasan soal Gibran
















