DPR Desak BGN Borong Hasil Petani untuk Program MBG

AKTUALITAS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didorong tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga motor penggerak ekonomi kerakyatan. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas penyerapan hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok utama kebutuhan program tersebut.

Menurut Saan, salah satu semangat utama Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto adalah menciptakan manfaat ekonomi yang langsung dirasakan petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM di berbagai daerah.

“Saya yakin pemerintah, dalam hal ini BGN, akan terus berupaya menyerap hasil-hasil petani dan UMKM untuk memenuhi kebutuhan Program MBG,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Ia menegaskan, semakin besar keterlibatan petani dan UMKM dalam rantai pasok MBG, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan dirasakan masyarakat di tingkat bawah. Karena itu, BGN diharapkan terus memperluas kemitraan dengan pelaku usaha lokal agar manfaat anggaran negara benar-benar berputar di dalam negeri.

“Ini memang menjadi salah satu semangat utama dari Program MBG, yakni menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dorongan DPR tersebut sejalan dengan langkah pemerintah yang tengah melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Program MBG. Pemerintah menegaskan penyempurnaan dilakukan bukan untuk mengurangi pelayanan kepada masyarakat, melainkan agar penggunaan anggaran negara semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat gizi yang optimal.

Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN harus mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis bukan untuk mengurangi layanan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah APBN semakin tepat sasaran, semakin tepat dampak gizi, dan semakin besar manfaatnya bagi masyarakat,” kata Dudung.

Pemerintah memastikan evaluasi terhadap tata kelola MBG akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Selain meningkatkan efektivitas distribusi makanan bergizi, program ini juga diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM di berbagai daerah.

Dengan melibatkan lebih banyak petani dan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari rantai pasok, Program MBG diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas hingga ke tingkat desa dan daerah. (Bowo/Mun)