Bahlil dan PKS Bicara Koalisi hingga UU Pemilu

AKTUALITAS.ID – Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf ternyata bukan agenda mendadak. Golkar mengungkap pertemuan tersebut telah dirancang sekitar tiga bulan lalu, tetapi tertunda hingga lima kali.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari tradisi silaturahmi antarpimpinan partai politik.

“Itu pertemuan antara pimpinan DPP Partai Golkar dengan DPP PKS yang sudah ditunda lima kali ya. Jadi itu sebetulnya pertemuan sudah dirancang kira-kira 3 bulan yang lalu,” kata Doli kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).

Menurut Doli, pertemuan pimpinan partai politik merupakan agenda yang lazim dilakukan dari periode ke periode. Namun, pertemuan kali ini turut membahas sejumlah isu politik strategis.

Salah satu pembahasannya adalah dukungan PKS terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Doli mengatakan soliditas dan sinergi kekuatan politik diperlukan untuk mendukung pemerintahan, terutama di tengah situasi yang disebutnya tidak mudah.

“Apalagi sekarang kita kan dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ya tentu kita membutuhkan soliditas sinergi antar semua kekuatan politik, termasuk kekuatan partai politik untuk mendukung pemerintah,” ujarnya.

Selain persoalan pemerintahan, Bahlil dan Almuzzammil juga membicarakan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tengah berproses.

Salah satu isu yang masuk pembahasan adalah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Doli menyebut Golkar dan PKS memiliki kesepakatan dalam bentuk rentang angka, yakni 4 hingga 6 persen. Rentang tersebut, menurut Doli, juga merupakan kesepakatan di antara partai-partai koalisi pemerintah.

“Kesepakatannya kan terjadi di antara pimpinan partai politik yang bertemu beberapa hari sebelumnya gitu. Kita kesepakatannya waktu itu cuman range saja ya antara 4 sampai 6 persen,” kata Doli.

Angka tersebut menjadi perhatian karena pembahasan ambang batas parlemen berkaitan langsung dengan desain Pemilu 2029.

Namun, rentang 4-6 persen belum merupakan angka final yang ditetapkan dalam revisi UU Pemilu. Pernyataan Doli menunjukkan pembahasan masih berada pada tahap kesepakatan mengenai rentang angka, bukan keputusan final mengenai satu ambang batas tertentu.

Pertemuan Golkar dan PKS pun memperlihatkan bahwa pembahasan menuju Pemilu 2029 tidak hanya berkutat pada desain teknis pemilu. Dukungan terhadap pemerintahan, hubungan antarpartai, hingga aturan mengenai keterwakilan politik ikut menjadi bagian dari agenda komunikasi elite partai.

Setelah lima kali tertunda, pertemuan Bahlil dan Almuzzammil akhirnya berlangsung dengan membawa sejumlah isu yang akan ikut menentukan arah pembahasan politik menuju Pemilu 2029.**(Andrey/Mun)