KRKP Ingatkan Risiko Kerusakan Beras Akibat Serapan Gabah Multikualitas oleh Bulog

AKTUALITAS.ID – Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Ayip Said Abdullah, mengingatkan potensi risiko kerusakan beras akibat kebijakan pemerintah yang mewajibkan Badan Urusan Logistik (Bulog) menyerap semua jenis gabah petani tanpa memperhatikan kualitas, atau dikenal sebagai kebijakan any quality.

“Risikonya besar dan bisa jadi akan lebih pendek usia berasnya,” kata Ayip dalam keterangan pers yang diterima Aktualitas.id, Selasa, (5/7/2025).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025. Menurut Ayip, langkah ini bisa berdampak jangka panjang terhadap sektor pertanian, termasuk penurunan kualitas hasil produksi dan hilangnya insentif bagi petani untuk menerapkan praktik pertanian yang baik (good agricultural practices).

“Karena enggak ada bedanya kan yang memproduksi dengan cara yang sangat baik, yang ramah lingkungan dengan yang enggak tuh harganya sama,” ujar Ayip.

Ia menilai, kebijakan ini akan mendorong petani untuk mempercepat masa panen dan menyerahkan gabah yang belum matang. Hal ini berisiko meningkatkan kadar air dalam gabah yang diterima Bulog, yang berujung pada percepatan kerusakan seperti munculnya jamur jika tidak ditangani dengan penyimpanan sesuai standar.

“Kalau kadar airnya tinggi tingkat kerusakannya lebih cepat, misalnya jamuran dan seterusnya,” jelasnya.

Ayip juga mengungkapkan, beras dari gabah campuran atau kadar air tinggi cenderung tidak mencapai standar beras premium. Secara visual, beras seperti ini terlihat lebih gelap, sementara konsumen lebih menyukai beras dengan warna cerah.

“Kalau ini dipasarkan oleh Bulog, ada implikasi ke pasar, kan dia harus bersaing dengan pasar bebas, seberapa kuat dia?” tambahnya.

Menurut Ayip, persoalan semakin rumit karena saat ini pemerintah tidak lagi memiliki program distribusi seperti beras miskin (raskin) yang dulu membantu penyaluran beras Bulog. Ia menyebut pemerintah kini lebih banyak memberikan bantuan sosial dalam bentuk nontunai, yang berdampak pada berkurangnya saluran distribusi beras dari Bulog.

“Kan jadi bantuan nontunai, jadi kehilangan pasarnya,” katanya.

Ia berharap Bulog bisa mempertimbangkan potensi risiko ini sebagai peringatan dini untuk menjaga mutu dan ketahanan stok beras nasional. Menurutnya, kegagalan mengelola gabah multikualitas tidak hanya merugikan pemerintah yang memberikan subsidi, tetapi juga melemahkan posisi Bulog sebagai perusahaan umum.

“Pemerintah juga rugi karena subsidi kan. Bulog sendiri juga harus hidup karena dia perusahaan umum. Kalau ini gagal, rusak terus, ya produknya dia enggak ada,” kata Ayip.

Ayip juga menekankan pentingnya kualitas beras bagi konsumen. “Masyarakat sebagai konsumen juga punya hak untuk mendapatkan produk yang baik,” pungkasnya.   (Purnomo/goeh)