Ongkos Politik Membengkak, Prabowo Dorong Pilkada oleh DPRD

AKTUALITAS.ID – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan sedang mempertimbangkan gagasan yang disuarakan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, terkait perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini muncul sebagai respons atas tingginya ongkos politik di Indonesia akibat penerapan pemilu langsung.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12/2025).

“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Prabowo.

Prabowo menyoroti bahwa praktik ‘demokrasi perwakilan’ semacam ini—di mana eksekutif dipilih oleh legislatif—sudah diterapkan oleh sejumlah negara yang dianggapnya maju dan kaya, yang menggunakan sistem politik berbiaya lebih murah.

“Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” sambungnya, merujuk pada perlunya Indonesia menemukan formula demokrasi yang efisien.

Senada dengan Presiden, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menekankan bahwa Pilkada yang dipilih melalui legislatif adalah jalan terbaik untuk meminimalisasi praktik money politics.

“Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit,” kata Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyarankan agar setelah proses pemilu selesai, politik Indonesia harus mengedepankan prinsip gotong royong.

“Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan: persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” pungkasnya.

Wacana untuk mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD ini dipastikan akan memicu perdebatan publik dan politik yang intens mengenai sistem demokrasi yang paling ideal untuk Indonesia. (Firmansyah/Mun)