Gerindra Usul Pilkada Lewat DPRD untuk Tekan Biaya Politik

AKTUALITAS.ID – Partai Gerindra mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang telah diterapkan di Indonesia selama lebih dari dua dekade. Wacana Pilkada melalui DPRD dinilai sebagai opsi rasional untuk menekan biaya politik tinggi yang selama ini membebani demokrasi lokal.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai sistem Pilkada langsung telah melahirkan persoalan struktural berupa ongkos politik yang sangat besar. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak serius terhadap kualitas kepemimpinan daerah.

“Biaya politik yang sangat tinggi mendorong kompetisi berbasis modal, bukan gagasan. Konsekuensinya jelas, muncul praktik transaksional, kebijakan yang sarat kepentingan, hingga kepala daerah yang akhirnya berhadapan dengan hukum,” ujar Azis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/12).

Azis menegaskan bahwa wacana evaluasi Pilkada langsung tidak boleh dipahami sebagai kemunduran demokrasi. Menurutnya, demokrasi sejatinya merupakan alat untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas, bukan sekadar prosedur elektoral yang mudah dipengaruhi kekuatan uang.

“Ketika sebuah mekanisme justru melahirkan insentif buruk secara sistemik, evaluasi bukanlah bentuk pengingkaran demokrasi, melainkan upaya untuk menyelamatkannya,” tegas legislator Gerindra tersebut.

Sebagai alternatif, Azis mengusulkan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai opsi konstitusional yang layak dipertimbangkan. Ia berpendapat, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang sah dan berada dalam ruang politik yang relatif lebih mudah diawasi dibandingkan mobilisasi massa dalam Pilkada langsung.

Menurut Azis, desain Pilkada lewat DPRD tetap dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel. Misalnya melalui uji publik terbuka, penyampaian visi dan misi yang terukur, serta pemaparan rekam jejak calon kepala daerah yang dapat diuji oleh media dan masyarakat.

“Calon kepala daerah tidak lagi dituntut membiayai kampanye massal yang mahal, tetapi harus meyakinkan wakil rakyat dan publik dengan program konkret. Transaksi yang terkonsentrasi di lembaga perwakilan relatif lebih mudah dikendalikan dibanding praktik transaksional yang menyebar luas dan sulit dilacak,” jelasnya.

Azis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi wacana Pilkada lewat DPRD secara objektif dan rasional. Ia mengingatkan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, koreksi terhadap sistem ketatanegaraan bukanlah hal baru, termasuk perubahan mekanisme pemilihan presiden dan penyesuaian kebijakan otonomi daerah.

“Pertanyaannya adalah sistem mana yang paling mungkin bekerja secara jujur dan efektif dalam konteks Indonesia hari ini. Jika pertanyaan itu dijawab dengan keberanian politik, demokrasi kita justru akan tumbuh lebih matang,” pungkas Azis. (Bowo/Mun)