Ketua DPD: Pilkada Gubernur Lewat DPRD Bisa Jadi Pilihan

AKTUALITAS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang kini didorong oleh mayoritas fraksi di DPR. Namun, ia menilai skema tersebut sebaiknya hanya diterapkan untuk pemilihan gubernur.

Sultan menegaskan, hingga saat ini DPD RI secara kelembagaan belum membahas dan mengambil keputusan resmi terkait usulan pilkada tidak langsung tersebut. Dukungan yang disampaikannya masih bersifat pandangan pribadi.

“Secara pribadi saya pernah mengatakan bahwa kalau mau titik tengahnya itu mungkin provinsi,” kata Sultan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurut Sultan, pemilihan gubernur melalui DPRD masih masuk akal dan rasional mengingat posisi gubernur dalam struktur pemerintahan Indonesia. Ia menyebut gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga pemilihannya melalui DPRD dinilai dapat mempermudah koordinasi antara pusat dan daerah.

“Dalam hierarki pemerintahan, gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Jadi koordinasinya akan lebih mudah,” jelasnya.

Meski demikian, Sultan menolak apabila mekanisme pilkada lewat DPRD diterapkan hingga tingkat kabupaten dan kota. Ia menilai pemilihan bupati dan wali kota tetap ideal dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai bagian dari prinsip demokrasi.

“Atas nama demokrasi tidak bisa juga tidak dipilih langsung semua. Makanya ada pilkada bupati dan wali kota. Tapi ini sekali lagi pandangan pribadi, secara kelembagaan DPD belum memutuskan,” ujarnya.

Sultan juga menyoroti tingginya ongkos politik dalam setiap kontestasi pemilu di Indonesia, baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, biaya politik yang sangat besar menjadi salah satu alasan rasional untuk mengkaji ulang mekanisme pilkada langsung, khususnya untuk pemilihan gubernur.

“Kita ini very high cost politics. Mulai dari DPRD, kabupaten, kota, provinsi, pilkada gubernur, bahkan pemilihan presiden. Mungkin termasuk yang termahal di dunia,” klaim Sultan.

Berdasarkan pengalaman empirisnya mengikuti berbagai pemilu, Sultan mengaku telah lama mengemukakan gagasan agar demokrasi langsung, termasuk pilkada langsung, ditinjau ulang demi efektivitas dan efisiensi sistem politik nasional.

“Atas dasar pengalaman berkali-kali ikut pemilu, saya pernah menulis bahwa pilkada langsung atau demokrasi langsung memang perlu dikaji ulang,” pungkasnya. (Bowo/Mun)