JK Bandingkan Gaji Menteri dengan DPR dan BUMN

AKTUALITAS.ID – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkap besaran gaji menteri di tengah wacana penghematan anggaran pemerintah, termasuk kemungkinan pemotongan gaji pejabat negara.

Menurut JK, gaji menteri saat ini tidak mencapai Rp20 juta per bulan, atau sekitar Rp19 juta. Ia menilai, jika dilakukan pemotongan, maka penghasilan menteri akan menjadi sangat kecil.

“Gaji menteri itu cuma sekitar Rp19 juta. Kalau dipotong lagi, tinggal berapa yang diterima?” ujar JK usai salat Idulfitri di Masjid Agung Al Azhar, Sabtu (21/3/2026).

JK juga membandingkan gaji menteri dengan pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta anggota DPR. Ia menyebut, penghasilan di BUMN dan DPR jauh lebih tinggi dibandingkan menteri.

“Jauh lebih tinggi gaji di BUMN dibandingkan menteri. DPR juga jauh lebih tinggi,” ungkapnya.

Selain itu, JK menegaskan bahwa menteri tidak menerima tunjangan seperti yang selama ini dipersepsikan publik. Menurutnya, yang ada hanya biaya operasional untuk mendukung tugas jabatan.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mewacanakan langkah penghematan anggaran di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia meminta para menterinya mengkaji berbagai langkah efisiensi untuk menjaga defisit anggaran negara.

Prabowo mencontohkan kebijakan penghematan yang dilakukan Pakistan, seperti pemangkasan gaji pejabat, pengurangan hari kerja, hingga pembatasan penggunaan kendaraan dan bahan bakar pemerintah.

Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad menilai pemotongan gaji pejabat negara memiliki nilai simbolik yang kuat sebagai bentuk empati terhadap masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Namun, ia mengingatkan bahwa dampak fiskal dari kebijakan tersebut relatif kecil, sehingga perlu diiringi langkah strategis lain seperti efisiensi belanja kementerian dan penguatan prioritas program.

Wacana pemotongan gaji pejabat ini pun menjadi sorotan publik, seiring meningkatnya tekanan ekonomi global akibat konflik geopolitik yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. (Firmansyah/Mun)