Connect with us

PAPUA TENGAH

Disperindag Mimika Pastikan Stok BBM dan LPG Aman

Aktualitas.id -

Suasana rapat koordinasi Disperindag bersama Pertamina dan mitra terkait di ruang rapat Disperindag Mimika, Rabu (1/4/2026). Istimewa

AKTUALITAS.ID – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas di wilayah tersebut dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan yang sempat memicu keresahan masyarakat.

Kepastian ini disampaikan usai rapat koordinasi bersama pihak Pertamina, agen minyak tanah, pengelola SPBU, dan distributor elpiji pada Rabu, (1/4/2026), yang membahas audit stok energi secara menyeluruh.

Kepala Disperindag Mimika, Sabelina Fitriani, menyebut cadangan energi masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat.

“Sebetulnya stok BBM bersubsidi dan non subsidi cukup. Ada yang 10 hari ke depan, 13 hari ke depan dan per tanggal hari ini minyak tanah sudah masuk. Jadi stok masih 12 hari ke depan tapi sudah ada kapal masuk,” ujar Sabelina.

Data teknis menunjukkan stok Pertalite tersedia 1.534 kiloliter dengan ketahanan hingga 13 hari. Tambahan pasokan 700 kiloliter dijadwalkan tiba pada 2 April.

Biosolar subsidi tercatat 1.800 kiloliter dengan ketahanan enam hari, sementara pasokan tambahan sebesar 1.000 kiloliter dijadwalkan segera masuk.

Minyak tanah tersedia 753 kiloliter dengan ketahanan 10 hari dan tambahan 300 kiloliter telah tiba. Untuk kebutuhan aviasi, stok Avtur mencapai 753 kiloliter dengan tambahan pasokan 1.500 kiloliter dalam proses kedatangan.

Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, stok Pertamax berada di angka 150 kiloliter dan Dexlite 100 kiloliter dengan suplai lanjutan yang terus dipantau.

Sabelina menilai kelangkaan yang terjadi di tingkat pengecer dipicu aksi pembelian berlebihan (panic buying) oleh masyarakat, bukan karena gangguan distribusi dari pemasok utama.

“Kami imbau kepada masyarakat supaya tidak panik karena setelah melakukan rapat ini, kita tahu ketersediaan bahan bakar baik subsidi maupun non subsidi serta elpiji masih cukup,” kata Sabelina.

Selain itu, pemerintah daerah juga memperketat pengawasan distribusi di lapangan, terutama terhadap peredaran elpiji dan operasional SPBU.

“Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi tepat sasaran serta mencegah praktik penimbunan oleh oknum,”pungkasnya. (Ahmad)

TRENDING