Bahlil Tegaskan BBM Subsidi Tak Akan Naik Meski Dunia Memanas

AKTUALITAS.ID – Di tengah ancaman gejolak energi global dan ketegangan geopolitik yang masih membayangi pasar minyak dunia, pemerintah memastikan satu hal yang melegakan masyarakat: harga BBM subsidi tidak akan naik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli rakyat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terkena dampak kenaikan harga energi.

” Saya ulangi lagi arahan Bapak Presiden. Tidak, kita tidak akan menaikkan BBM subsidi,” tegas Bahlil dalam Kajian Tengah Tahun Indef 2026 di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Pernyataan itu sekaligus menjawab kekhawatiran publik setelah harga minyak dunia sempat melonjak akibat konflik di Timur Tengah. Meski pasar energi global masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mempertahankan subsidi demi menjaga stabilitas ekonomi rakyat.

Namun dalam kesempatan yang sama, Bahlil melontarkan pernyataan yang langsung menjadi sorotan. Ia secara terbuka menyinggung kelompok masyarakat mampu yang masih menikmati BBM bersubsidi.

“Kalau kondisinya memang harus ada prioritas, saya sebagai mantan orang miskin akan membela saudara-saudara saya yang senasib dengan saya dahulu. Yang kaya-kaya ini, mohon maaf, masa masih pakai BBM subsidi? Malu dikitlah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin subsidi energi benar-benar dinikmati kelompok yang berhak, bukan justru dinikmati mereka yang secara ekonomi mampu membeli BBM nonsubsidi.

Bahlil menegaskan sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas tetap menjadi prioritas utama penerima subsidi. Mulai dari angkutan umum, kendaraan logistik, kendaraan pelat kuning hingga masyarakat kecil yang bergantung pada harga BBM murah untuk menopang aktivitas sehari-hari.

Di sisi lain, pemerintah juga menepis anggapan bahwa mempertahankan harga BBM subsidi otomatis akan menggerus keuangan negara secara berlebihan.

Menurut Bahlil, apabila harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) naik hingga US$100 per barel, memang akan muncul tambahan kebutuhan subsidi energi hingga Rp250 triliun. Namun negara juga memperoleh tambahan penerimaan dari lonjakan harga minyak dan sektor pertambangan.

Pemerintah disebut telah menyiapkan berbagai strategi untuk menutup kebutuhan tersebut, mulai dari optimalisasi penerimaan negara hingga penyesuaian royalti komoditas tambang seperti nikel dan batu bara.

Karena itu, Bahlil menilai kebijakan mempertahankan BBM subsidi bukan semata soal angka fiskal, melainkan soal keberpihakan.

“Beban itu ada, tetapi kita juga harus melihat keberpihakan kepada rakyat kecil,” tegasnya.

Dengan pernyataan ini, pemerintah mengirim pesan jelas kepada publik: di tengah ancaman krisis energi global dan fluktuasi harga minyak dunia, harga BBM subsidi masih akan dipertahankan. Namun di saat yang sama, kelompok masyarakat mampu diminta tidak lagi berebut hak yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil. (Firman/Mun)