Mendagri Tito Tegaskan Tak Benar Status Ibu Kota DKI Pindah Juni 2020

AKTUALITAS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan tidak benar bahwa Juni 2020 status DKI Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Dia mengatakan ibu kota negara akan resmi pindah saat Kalimantan Timur sudah siap secara fisik.

“Jadi penegasannya tidak benar kalau seandainya dikatakan ibu kota negara Juni sudah pindah ke yang baru dan DKI bukan ibu kota negara,” kata Tito di Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).

Tito menjelaskan ibu kota negara akan pindah saat sudah siap, baik secara fisik maupun administrasi. Menurutnya, sebelum ibu kota negara pindah, DKI Jakarta akan tetap menjadi ibu kota RI.

“Ibu kota negara bakal resmi pindah kalau sudah siap fisik dan regulasi ditambah hal-hal lain yang banyak. Saya kira kesiapan manajemen administrasi dan lain-lain itu sudah siap, baru DKI berubah jadi yang lain. Itu pun kita masukan regulasi Prolegnas 2020-2024,” ujar Tito.

Tito juga mengatakan tidak mungkin Indonesia memiliki dua ibu kota. Saat ibu kota pindah, DKI Jakarta harus berubah menyandang status lain, seperti menjadi Pusat Ekonomi Bisnis atau Otonomi Khusus.

“Prinsipnya tidak mungkin ada IKN dua. Itu tidak mungkin,” kata Tito.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan Undang-Undang Ibu Kota Negara akan keluar pada Juni 2020. Menurutnya, undang-undang itu akan mengakhiri status Jakarta sebagai ibu kota negara.

“Insyaallah bulan Juni, Jakarta tamat sebagai ibu kota negara. Undang-undang (ibu kota baru) akan keluar bulan Juni,” kata Taufik saat sambutan Rapat Kerja Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/1).