Gibran Digugat, Ganjar: Mereka Punya Hak

AKTUALITAS.ID – Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih kembali digoyang di Mahkamah Konstitusi (MK). Merespons manuver hukum yang menargetkan pembatalan status cawapres Gibran terkait syarat pendidikan tersebut, mantan rivalnya di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, memilih bersikap dingin dan enggan ikut campur lebih jauh.

Ganjar secara tersirat menolak masuk kembali ke dalam gelanggang sengketa. Ia menegaskan bahwa pertarungan hukumnya bersama Mahfud MD sudah tuntas. Meski demikian, ia membela langkah para penggugat sebagai bentuk kebebasan konstitusional.

“Mereka sebagai warga negara punya hak untuk tahu. Sebagai pasangan, tugas kami sudah selesai karena pernah menggugat hasil pemilu dan sudah diputuskan MK,” tegas Ganjar, Selasa (22/9/2026).

Gugatan ini tidak main-main dan dimotori oleh koalisi tokoh hukum serta elemen sipil. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, hingga Forum Purnawirawan Prajurit TNI menunjuk nama-nama besar seperti Bambang Widjojanto dan Refly Harun sebagai kuasa hukum. Diajukan pada 10 September 2026 dan diperbaiki sepekan kemudian, gugatan ini menembak langsung jantung pertahanan administratif Gibran.

Para pemohon mendesak MK untuk menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Target akhir mereka jelas: meminta MK membatalkan Keputusan KPU No. 504 Tahun 2024, yang otomatis akan menganulir penetapan Gibran sebagai cawapres sah.

MK telah menggelar sidang perdana pada Senin (21/9). Meski belum memberikan respons atas petitum radikal tersebut, majelis hakim telah mengultimatum KPU dan Bawaslu selaku termohon untuk menyiapkan jawaban dan pembelaan pada sidang lanjutan yang dijadwalkan bergulir Rabu (23/9) besok. (Bowo/Mun)