KPU Yakin Tak Bersalah dalam Polemik Dokumen Gibran

AKTUALITAS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tidak akan melakukan evaluasi internal menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan seluruh tahapan verifikasi pencalonan yang dilakukan lembaganya telah berjalan sesuai aturan yang berlaku saat proses Pilpres 2024 berlangsung.

Menurut Afifuddin, KPU tidak memiliki alasan untuk khawatir terhadap dampak hukum putusan tersebut karena seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku saat itu.

“KPU sudah menjalankan sesuai dengan aturan. Kalau ada gugatan lain nanti dijelaskan di persidangan,” tegasnya di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Afifuddin juga mengungkapkan hingga kini KPU belum menerima salinan lengkap putusan kasasi MA yang menjadi perhatian publik tersebut. Karena itu, lembaganya memilih belum memberikan tanggapan lebih jauh mengenai substansi putusan.

“Kami belum menerima putusan dalam bentuk lengkap, sehingga belum bisa memberikan komentar lebih lanjut,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait legalitas surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri yang digunakan oleh Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan pemohon. Salah satu amar putusan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Kasus tersebut bermula dari gugatan terhadap Kementerian Pendidikan yang dianggap menerbitkan dokumen penyetaraan pendidikan tanpa dasar yang cukup. Gugatan sempat ditolak di tingkat PTUN Jakarta dan diperkuat pada tingkat banding sebelum akhirnya dibalik oleh MA pada tingkat kasasi.

Polemik semakin menyita perhatian publik setelah dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya disebut tidak ditemukan bukti ijazah SMA luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.

Meski demikian, KPU menegaskan putusan tersebut tidak otomatis mengubah sikap lembaga terkait proses verifikasi pencalonan yang telah dilakukan pada saat pendaftaran Pilpres 2024.

Kini sorotan publik tertuju pada kemungkinan munculnya gugatan lanjutan pasca putusan MA. Jika sengketa baru kembali bergulir, KPU memastikan siap menjelaskan seluruh proses dan mekanisme yang pernah dilakukan dalam persidangan.

Dengan putusan MA yang memicu gelombang perdebatan baru, polemik dokumen pendidikan Gibran diperkirakan masih akan menjadi salah satu isu politik dan hukum yang menyedot perhatian publik dalam waktu ke depan. (Bowo/Mun)