Berita
Penyaluran Bansos Corona Tak Tepat Sasaran, DPR: Data Enggak Akurat
AKTUALITAS.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan memutakhiran data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) yang terdampak wabah virus corona. Tak hanya pembagian yang dianggap belum merata, sejumlah penyaluran bansos juga ditemukan tidak tepat sasaran. Kondisi itu terjadi di beberapa daerah, khususnya yang telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). […]
AKTUALITAS.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan memutakhiran data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) yang terdampak wabah virus corona.
Tak hanya pembagian yang dianggap belum merata, sejumlah penyaluran bansos juga ditemukan tidak tepat sasaran. Kondisi itu terjadi di beberapa daerah, khususnya yang telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Anggota DPR RI Komisi IX Intan Fauzi menuturkan, salah satu penyebab kondisi itu adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kurang akurat. Akibatnya, distribusi Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga terdampak Covid-19 ini tidak tepat sasaran.
“Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tetapi harus dituntaskan sekarang, sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang,” katanya, Minggu, (3/5/2020).
Politisi Partai Amanat Nasional mengungkapkan, sejak Maret, pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp405,1 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19.
Refocusing anggaran untuk penanganan kesehatan, JPS, dukungan dunia usaha, dan lainnya. Dari angka itu, sebanyak Rp110 triliun dialokasikan untuk JPS, yang di antaranya PKH, bansos tunai, sembako dan lain-lain.
Alokasi dana sebesar itu, kata Intan, belum termasuk dana bansos yang berasal dari anggaran daerah. Namun lagi-lagi, basis data yang masih amburadul membuat bantuan JPS ini tidak tepat sasaran.
Misalnya, di beberapa wilayah banyak orang kaya atau mampu justru mendapat bantuan. Bahkan pegawai negeri sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, bahkan ada orang yang sudah meninggal datanya juga masuk ke dalam penerima bansos tunai.
“Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi Covid-19,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat VI itu.
Atas sederet persoalan itulah, Intan mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki data penerima bansos agar lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat dan tidak rumit distribusinya.
-
NUSANTARA24/02/2026 06:30 WIBJalan Rusak Makan Korban, Pengojek Malah Jadi Tersangka
-
OASE24/02/2026 05:00 WIBFakta I’tikaf: Ternyata Sudah Ada Sejak Zaman Nabi Ibrahim AS
-
NASIONAL24/02/2026 06:00 WIBDasco: Tunda Dulu Impor 105 Ribu Pikap untuk Koperasi
-
JABODETABEK24/02/2026 05:00 WIBBMKG: Hujan Ringan Dominasi Cuaca Jabodetabek Selasa (24/2/)
-
DUNIA24/02/2026 08:00 WIBKorut Umumkan Siap Perang Usai Kim Jong Un Jadi Sekjen Lagi
-
EKBIS24/02/2026 11:30 WIBAntam Update: Harga Emas Batangan Naik Lagi
-
NASIONAL24/02/2026 09:00 WIBDPR RI Pastikan Tak Ada Keputusan Tutup Ritel Modern
-
POLITIK24/02/2026 11:00 WIBDemokrat Sebut PSI Tak Paham Proses Legislasi UU KPK

















