Berita
Lembaga Australia Sebut Ada 380 Kamp di Xinjiang untuk Menahan Etnis Minoritas
Institut Kebijakan Australia menyatakan ada lebih dari 380 kamp di Provinsi Otonomi Uighur Xinjiang, China, yang dicurigai digunakan untuk menahan etnis minoritas. Pemerintah China dituduh menahan lebih dari 1 juta etnis Uighur dan penduduk etnis minoritas lainnya yang kebanyakan merupakan Muslim berbahasa Turki. Melansir AFP, Kamis (24/9), menurut penelitian yang dipresentasikan oleh lembaga riset Australia […]
Institut Kebijakan Australia menyatakan ada lebih dari 380 kamp di Provinsi Otonomi Uighur Xinjiang, China, yang dicurigai digunakan untuk menahan etnis minoritas.
Pemerintah China dituduh menahan lebih dari 1 juta etnis Uighur dan penduduk etnis minoritas lainnya yang kebanyakan merupakan Muslim berbahasa Turki.
Melansir AFP, Kamis (24/9), menurut penelitian yang dipresentasikan oleh lembaga riset Australia tersebut pada Kamis (24/9), jaringan pusat penahanan di wilayah barat laut Xinjiang jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya, dan sudah diperluas dalam beberapa tahun terakhir.
Jumlah fasilitas tersebut sekitar 40 persen lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Menurut para peneliti, jumlahnya terus bertambah meski China mengklaim banyak warga Uighur yang sudah dibebaskan.
“Setidaknya 61 lokasi penahanan telah dikerjakan dan (ada) perluasan baru antara Juli 2019 dan Juli 2020,” demikian isi laporan institut itu.
Mereka melakukan riset menggunakan citra satelit, saksi mata, laporan media, dan dokumen resmi tender konstruksi.
Pada 2020, 14 fasilitas lainnya sedang dibangun dan pagar atau dinding di sekitar 70 fasilitas sudah dilepas, ini menandakan penggunaannya sudah berubah atau sudah ditutup.
Menyusul publikasi laporan terbaru tersebut, tabloid pemerintah China, Global Times, mengutip “sumber” melaporkan bahwa kontributor Institut Kebijakan Strategis Australia, Clive Hamilton dan Alex Joske, dilarang memasuki China.
Kemarin, Dewan Perwakilan Amerika Serikat memutuskan menyetujui RUU yang melarang impor produk dari Xinjiang, karena dugaan kerja paksa yang sistematis.
Baru-baru ini pula, Beijing menerbitkan buku putih yang membela kebijakannya di Xinjiang. Isinya tertulis program pelatihan, skema kerja, dan pendidikan yang lebih baik yang menandakan kualitas hidup telah meningkat.
China mengklaim pusat-pusat pelatihan itu diperlukan untuk membasmi ajaran radikal.
-
POLITIK23/04/2026 06:00 WIBSahroni Tegaskan Masa Jabatan Ketum Parpol Bukan Urusan KPK
-
PAPUA TENGAH23/04/2026 00:01 WIBMenembus Ombak demi Wajah Baru Keakwa
-
OTOTEK22/04/2026 21:00 WIBIoniq 3 Untuk Pasar Eropa Mulai Diperkenalkan Hyundai
-
POLITIK23/04/2026 07:00 WIBGolkar Dorong Parliamentary Threshold 5 Persen di RUU Pemilu!
-
POLITIK22/04/2026 21:30 WIBRUU Pemilu Ditargetkan Rampung 2,5 Tahun Pemerintahan Prabowo
-
DUNIA22/04/2026 23:30 WIBTerkait Selat Hormuz, Uni Eropa Perluas Sanksi Terhadap Iran
-
NUSANTARA23/04/2026 06:30 WIBPolisi Bongkar Peredaran Narkoba di Kawasan Ibu Kota Baru
-
OASE23/04/2026 05:00 WIBNubuat Rasulullah: Perang Besar Akhir Zaman Sudah Dekat?

















