POLITIK
Alumni 212 Berhak Tentukan Dukungan Politik ke Prabowo
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut seluruh alumni 212 berhak menentukan dukungan politik. Hal ini disampaikan menyusul tudingan yang disematkan pada Alumni 212 sebagai suatu gerakan politik lantaran mendukung Paslon 02 Prabowo-Sandi. “Mereka punya hak pilih. Mereka punya hak politik. Kalau mereka menyatakan dukungan ke kelompok mana pun, ya […]
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut seluruh alumni 212 berhak menentukan dukungan politik. Hal ini disampaikan menyusul tudingan yang disematkan pada Alumni 212 sebagai suatu gerakan politik lantaran mendukung Paslon 02 Prabowo-Sandi.
“Mereka punya hak pilih. Mereka punya hak politik. Kalau mereka menyatakan dukungan ke kelompok mana pun, ya itu hak mereka. Kalau kemudian mereka menyatakan dukungan ke 02, misalnya, ya itu hak mereka. Di mana salahnya?” kata Hidayat di Jakarta, Jumat (5/4/2019).
Hidayat menyampaikan, tidak ada undang-undang yang dilanggar bila Alumni 212 menunjukkan arah politik. Sikap ini, kata Hidayat, tak jauh berbeda dengan deklarasi kelompok ulama atau santri yang mendukung Paslon 01 Jokowi. “Yang penting adalah bahwa dukungan itu benar-benar jujur, bukan manipulatif, bukan karena dibayar,” ujar dia.
Hidayat pun menyebut aneh bila Alumni 212 kemudian dicap negatif lantaran mendukung Prabowo Sandi. Untuk diketahui, Alumni 212 direncanakan hadir ke Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung Karno pada Ahad (7/4) besok.
Hidayat menyatakan, kehadiran 212 sendiri sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. “Yang penting kan adalah bahwa itu smeuanya tetap aman tertib dan damai sesuai apa yang diharapkan, dan sesuai dengan tradisi 212,” kata dia.
Hidayat menambahkan, Alumni 212 juga bukan hanya milik Pilpres. Namun, Alumni 212 juga telah melakukan kegiatan meliputi dimensi kehidupan lain. Hidayat mengatakan, wajar pula bila Alumni 212 sebagai gerakan keislaman kemudian menyentuh politik.
“Ya islam memang tidak memisah-misahkan antara politik dan nonpolitik. Yang penting semuanya dilakukan dengan cara baik dan benar. Sesuai aturan hukum, tidak merugikan pihak lain, bisa dipertanggungjawabkan secara moral secara hukum itu saja,” ujat Hidayat menegaskan. [Republika]
-
Multimedia13 hours ago
FOTO: Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu
-
POLITIK16 hours ago
Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu untuk Refleksi Kinerja dan Strategi Kedepan
-
Ragam20 hours ago
Bantah Gelapkan Harta Warisan, Ratna Sarumpaet: Aku Enggak Dendam
-
POLITIK9 hours ago
Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc
-
OtoTek18 hours ago
WhatsApp Hadirkan Fitur Baru untuk Meriahkan Libur Akhir Tahun
-
Ragam17 hours ago
Aura Kasih Debut Jadi Eksekutif Produser, Film “Anak Kunti” Siap Menggebrak Asia
-
Nasional11 hours ago
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur
-
EkBis10 hours ago
Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12%: Penjelasan dan Simulasi Kenaikan Pajak