Soal Vaksinisasi, Sekjen DPR: Kalau Hanya Anggota Dewan Tak Efektif

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan alasan keluarga dari anggota DPR turut mendapatkan jatah vaksinasi Covid-19.

Menurutnya, itu dilakukan agar pemberian itu dilakukan secara komprehensif agar efektif menangkal virus corona di lingkungan anggota dewan.

“Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anggota DPR di dalam satu rumah kalau dilakukan sepotong-potong, sama juga di Setjen kalau hanya anggota dan pegawai, tidak keluarga, saya kira itu tidak efektif ya. Jadi, justru yang sekarang dilakukan harus komprehensif dan totalitas,” ujar Indra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/2).

Selain itu, dia mengatakan turut disertakannya keluarga hingga orang-orang di sekitar anggota dewan untuk divaksinasi itu pun mengikuti rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Untuk detail ada tinjauan medik Kemenkes lebih paham, kami hanya mengikuti rekomendasi yang disampaikan Kemenkes,” ujar Indra.

Secara kronologi, Indra menjelaskan mulanya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta data anggota DPR yang menjadi sasaran vaksinasi. Pihaknya lalu merespons dengan memberi informasi yang merujuk pada data asuransi anggota dewan.

Di sana, katanya, ada pula data keluarga para anggota dewan.

“Kami sampaikan untuk anggota dewan berdasarkan data yang ada pada data asuransi. Kemudian keluarga, ada pada data resmi kepegawaian kami. Jadi data itu basisnya karena kami sampaikan bukan hanya anggota (DPR) yang 575, tapi juga data berdasarkan data asuransi dari Jasindo,” kata Indra.

Lebih lanjut, Indra meminta turut sertanya keluarga anggota DPR dalam vaksinasi itu tidak dipersoalkan. Menurutnya, semua warga negara memang diwajibkan untuk ikut vaksinasi Covid-19.

“Jadi semua nanti prinsipnya semua warga negara itu akan dilakukan vaksin. Itu adalah kewajiban yang disampaikan pemerintah. Jadi jangan melihat bahwa ini keluarga ikut atau tidak ikut, tapi semua nanti pada dasarnya wajib untuk divaksin. Jadi, dalam 1 rumah kalau seseorang vaksin, yang lain tidak vaksin tentu akan berisiko,” ujar Indra.

Proses vaksinasi bagi anggota DPR beserta keluarga, ASN di Sekretariat Jenderal dan keluarga, tenaga ahli, pamdal, petugas kebersihan, petugas taman, hingga pengemudi telah dimulai sejak Rabu (24/2). Total ada sekitar 12.000 orang di lingkungan DPR yang menjadi sasaran vaksin.

Diketahui, pemerintah pusat telah membagi beberapa tahapan prioritas untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Prioritas pada tahap pertama adalah tenaga kesehatan. Kemudian tahap kedua yang kini sedang berjalan menyasar pelayan publik, lansia, pedagang pasar, wartawan, guru, dan atlet.