Surat Perombakan DPP Ke Kememkumham Berpotensi Konflik di Golkar

AKTUALITAS.ID – Politikus Partai Golkar Lawrence Siburian menagatakan, saat ini internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar telah mengajukan surat permohonan untuk merombak struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“DPP mengusulkan merombak DPP atau mereka mengajukan perubahan kepengurusan ke Kemenkumham,” ujar Lawrence di Jakarta, Sabtu, (20/7/2019).

Sebetulnya, kata Lawrence, dirinya tidak melihat adanya urgensi yang mendesak dalam pengajuan perombakan internal partai berlambang pohon beringin tersebut. Lagipula, kata dia, dalam tahun ini, Golkar akan mengadakan musyawarah nasional (munas).

Selain itu, lanjut Lawrence, pengajuan perubahan struktur kepengurusan itu melanggar aturan dasar dan rumah tanggal (AD/ART) partai Golkar. Menurutnya, dengan keputusan itu, justru potensi perpecahan di Golkar semakin menguat.

“Itukan bertentangan dengan AD/ART dan berpotensi timbulkan perpecahan dan apa urgensinya susah mau munas kok,” paparnya. 

Lebih lanjut, ketika disinggung terkait indikasi perubahan struktur kepengurusan itu untuk menyaring loyalis Ketua Umum Airlangga Hartarto, Lawrence tidak mau berspekulasi lebih dalam. “Mungkin ditanya ke Airlangga saja seperti itu,” pungkasnya.