Berita
Wali Kota Surabaya Masuk Jajaran Pengurus DPP PDIP
Risma mendapatkan posisi sebagai Ketua Bidang Kebudayaan.
AKTUALITAS.ID – Nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masuk ke jajaran 27 pengurus DPP PDIP periode 2019-2024. Ia mendapatkan posisi sebagai Ketua Bidang Kebudayaan.
Capaian Risma ini sesungguhnya tidaklah mengherankan. Wali Kota Surabaya dua periode itu sering disebut sebagai kader PDIP terbaik saat ini. Ia juga santer diinfokan dekat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati.
Masuknya nama Risma di jajaran elite DPP PDIP saat ini dipandang peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam sebagai hal yang menguntungkan bagi Wali Kota perempuan pertama di Surabaya itu. Ia disebut semakin dekat dengan kursi menteri.
“Jika melihat komposisi pengurus yang juga menjadi menteri dan permintaan Bu Mega yang vulgar di konggres, maka peluang Risma masuk kabinet kian terbuka. Jika di DPP Bu Risma diserahi Bidang Kebudayaan, maka di kabinet kemungkinan juga akan berseiring dan tidak jauh dengan tugas itu,” kata Rokim, Sabtu (10/8/2019).
Terkait posisi menteri untuk Risma, di sisi lain Rokim menilai bahwa dinamika koalisi juga akan memiliki peran penting.
“Namun, prediksi saya rata-rata pengurus DPP yang menjadi menteri disesuaikan dengan tugas di DPP,” ujarnya.
“Besar kemungkinan Risma akan dipasang di Kementerian yang terkait dengan kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat,” tambahnya. [berita jatim]
-
FOTO10/04/2026 18:35 WIBFOTO: Momen Pesawat Kepresidenan Dikawal Empat F-16 dan Dua T50 Golden Eagle
-
NUSANTARA10/04/2026 18:30 WIBOperasi Gabungan Ungkap Penyelundupan Sabu 4 Kg di Bandara
-
POLITIK10/04/2026 20:00 WIBIsu Pemakzulan Presiden Prabowo Dinilai Tak Realistis
-
NASIONAL10/04/2026 20:30 WIBDPRK Mimika Dorong Pengelolaan Profesional Air Bersih
-
JABODETABEK10/04/2026 19:30 WIBPolisi Tangkap Preman Pemalak Pedagang Bubur
-
NASIONAL10/04/2026 22:00 WIBMUI: Vape Bisa Jadi Haram Jika Mengandung Narkotika
-
POLITIK10/04/2026 23:00 WIBRahmat Bagja: Bawaslu Lahir dari Sejarah Panjang
-
EKBIS11/04/2026 10:00 WIBDPR Nilai Usulan JK Bisa Ganggu Stabilitas APBN

















