AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, kejadian kurangnya stok blanko KTP-el menunjukkan buruknya manajemen anggaran. Padahal, KTP-el merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada warga.
“Ini kejadian yang menunjukkan buruknya manajemen anggaran. Kami Komisi II juga tanggung jawab. Walau karena keputusan MK kami tidak dapat menganalisa detail karena satuan tiga tidak bisa dibahas,” jelas Mardani kepada , Kamis (8/8/2019).
Menurut dia, seharusnya Kemendagri menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran yang harus diperbaiki. Jangan sampai ada lagi kekurangan blanko KTP-el.
Ia mengatakan, Kementerian Keuangan harus segera menambah anggaran untuk pengadaan blanko KTP-el ini. Sebab, pelayanan penerbitan KTP-el menjadi pelayanan dasar negara sebagai identitas kependudukan.
“Tidak boleh ada pelayanan dasar pada masyarakat yang terganggu ini. Mesti ditambah oleh Kemenkeu karena pelayanan KTP-el termasuk pelayanan dasar negara,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
