Pakar Hukum Siber Minta Pemerintah Waspadai Libra Facebook

AKTUALITAS.ID – Pakar Hukum Siber Galang Prayogo mengimbau pemerintah untuk serius melakukan kajian produk terbaru dari Facebook yakni mata uang virtual Calibra.

Menurut Galang, Calibra jangan hanya diselisik dari segi legalitasnya saja, melainkan juga dampak penggunaan dari mata yang kripto tersebut. Bahkan, Galang menegaskan bahwa Calibra tak ubahnya mata uang kripto lain yang sudah terlebih dahulu lahir.

“Tak ada beda dengan Bitcoin Cs, justru ini bisa menjadi ancaman yang besar untuk Indonesia,” kata Galang kepada Aktualitas.id, Sabtu (14/9/2019).

Galang menjelaskan, pemerintah wajib secepatnya menentukan sikap terkait mata uang kripto Calibra. Ia meminta instansi yang terkait dengan mata uang kripto segera melakukan kajian serentak dan terpadu.

“Jadi jangan hanya Bank Indonesia saja misalnya uang mengkaji. Dikatakan Libra ini beda dengan Bitcoin. Betul dari segi penjaminan duit berbeda, tapi dampak yang timbul dari kewenangan pengawasan yang minim bisa menjadi bumerang,” ujarnya.

“Baiknya semua terlibat. Aparat kepolisian, BNN, BSSN, Kominfo, dan OJK harus duduk bareng. Sisi keamanannya, pengawasannya, dampak dari penggunaannya,” imbuhnya.

Galang mengingatkan, Pemerintah sudah kecolongan terkait duit kripto contohnya Bitcoin. “Sekarang penggunaan Bitcoin masih belum jelas, tapi operasinya masih mulus. Kasus penipuan banyak bermunculan, masyarakat jadi korban, pemerintah lepas tangan,” terangnya.

Belajar dari Bitcoin, pemerintah sudah seharusnya melakukan tindakan pre-emtif, yakni bukan hanya menelurkan sikap larangan, melainkan juga harus mengimbau dan menyosialisasikan dampak buruk penggunaan mata uang kripto.

“Eropa sudah mewanti-wanti kehadiran Libra, Presidennya Amerika sudah menyatakan pendapat pribadi via Twitter. Semuanya berbau penolakan. Sementara Indonesia masih abu-abu,” ungkapnya.

Diketahui, mata uang kripto bikinan Facebook Calibra mendapat penolakan dari negara Uni Eropa.

“Libra bisa menimbulkan risiko bagi konsumen, stabilitas keuangan, dan bahkan kedaulatan negara-negara Eropa,” kata Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Prancis, kepada wartawan dalam pertemuan para menteri keuangan UE di Helsinki, Jumat (13/9/2019), seperti dikutip Reuters. [Rizkydhan]