AKTUALITAS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung, seiring banyak usulan agar pilkada dilaksanakan hanya di kabupaten/kota, tidak di tingkat provinsi. Sebab, pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Kalau kita sebut provinsi itu bukan daerah otonom; mereka adalah pemerintahan kepanjangan pemerintahan pusat, harusnya tidak pemilihan langsung seperti kabupaten/kota,” kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11).
Usulan lain, katanya, pilkada langsung hanya diterapkan pada daerah yang sudah dianggap mampu melaksanakan pilkada langsung. Ia yakin, opsi lainnya masih akan muncul. Pada akhirnya, nanti DPR akan memutuskan setelah evaluasi selesai.
Doli meminta, evaluasi penyelenggaraan dan sistem pilkada tak terburu-buru, terutama dalam pengambilan kesimpulannya, apakah akan langsung atau melalui DPRD.
“Evaluasi itu baru akan kita memulai, jadi jangan terburu-buru juga mengambil kesimpulan bahwa nanti hasilnya akan kembali ke DPRD atau langsung,” katanya.
