Pimpinan MPR Salahkan Mensesneg Soal Jokowi Tak Setuju Amandemen UUD 1945

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyesalkan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno tidak membuka komunikasi politik yang baik dengan MPR. Sehingga, Presiden Joko Widodo salah paham dengan wacana amandemen UUD 1945.

Basarah menegaskan, amandemen UUD 45 yang tengah dibahas MPR sebatas demi menghadirkan kembali haluan negara sesuai rekomendasi MPR periode sebelumnya.

Basarah menyalahkan kurangnya komunikasi Pratikno dengan fraksi MPR. Sehingga terjadi salah paham dinamika wacana yang berkembang di publik. Salah satunya terkait wacana penambahan satu periode presiden.

“Kalau koordinasi ini berjalan baik, seharusnya tak perlu ada kesalahpahaman kesimpangsiuran begitu yang tak kondusif ini,” ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12).

Basarah meminta MPR diberikan waktu untuk bekerja lebih dahulu membahas wacana amandemen. Sehingga Presiden tidak langsung menilai tidak perlu adanya amandemen. Wakil Ketua MPR itu menilai fungsi koordinasi istana tidak efektif ditunjukkan Pratikno.

“Dalam konteks ini, fungsi-fungsi koordinasi politik dan koordinasi di presiden di lingkungan istana negara, Mensesneg harus lebih efektif, berkoordinasi dengan publik, berkoordinasi dengan kami di MPR,” tegasnya.

Dia mengaku tidak pernah ada MPR dan fraksi PDIP diundang membahas amandemen dengan Presiden Joko Widodo. Basarah bilang hal tersebut harusnya dilakukan untuk memberikan masukan kepada Jokowi.

“Ini terkait dengan masukan yang diberikan kepada presiden agar presiden mendapatkan gambaran yang lebih utuh, lebih komprehensif, lebih substansi,” kata dia.

“Jangan akhirnya presiden menanggapi dinamika di luar pembicaraan di MPR. Misal soal tiga periode,” sambung Basarah.