Berita
Pemerintah Perlu Hadirkan Nelayan di Perairan Natuna
AKTUALITAS.ID – Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia perlu menghadirkan nelayan Indonesia di Perairan Natuna guna menjawab kehadiran nelayan Chinadi wilayah ZEE Indonesia. “Saya usul, kehadiran nelayan kita di sana. Jangan kita kemudian kalah,” kata Hikmahanto dalam diskusi bertajuk Kedaulatan RI Atas Natuna yang diselenggarakan Centre for Dialogue And Cooperation Among Civilizations (CDCC) […]
AKTUALITAS.ID – Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia perlu menghadirkan nelayan Indonesia di Perairan Natuna guna menjawab kehadiran nelayan Chinadi wilayah ZEE Indonesia.
“Saya usul, kehadiran nelayan kita di sana. Jangan kita kemudian kalah,” kata Hikmahanto dalam diskusi bertajuk Kedaulatan RI Atas Natuna yang diselenggarakan Centre for Dialogue And Cooperation Among Civilizations (CDCC) di Jakarta,
Hikmahanto mengingatkan dalam dunia internasional, hukum bisa saja diabaikan. Yang dikedepankan seringkali adalah kehadiran fisik. Dia mengatakan kejadian yang sering terjadi, penangkapan ikan ilegal oleh Tiongkok di ZEE Indonesia terjadi di titik yang sama berulang kali. Kemungkinan besar Tiongkok sengaja ingin menghadirkan nelayannya secara fisik terus menerus di sana.
Dia mengatakan mungkin saja Tiongkok sengaja menghadirkan nelayannya di sana dengan cara memberikan subsidi kepada nelayannya demi tujuan menguasai wilayah secara efektif. “Pertanyaannya kehadiran nelayan kita di sana diberikan subsidi atau tidak. Tanpa subsidi nelayan akan berpikir bisnis, dan mereka berpikir untuk apa hadir di sana,” ujar Hikmahanto, dihimpun Antara.
Lebih jauh Hikmahanto mengatakan selain menghadirkan nelayan di Perairan Natuna, Indonesia perlu juga melakukan back door diplomacy atau diplomasi dibalik pintu. Diplomasi tersebut tidak dilalukan diplomat melainkan tokoh bangsa yang memiliki akses untuk berbicara dengan Tiongkok.
“Paling tidak tokoh itu bisa mengatakan kepada Tiongkok bahwa Indonesia tidak akan bisa membendung sentimen publik Indonesia terhadap negara Tiongkok apabila hal ini terus terjadi,” jelas Hikmahanto.
-
Berita05/11/2026 05:30 WIBBMKG: Jakarta Barat dan Pusat Hujan Jam 4 Sore
-
POLITIK05/11/2026 06:00 WIBKubu Gibran Tegas: Mandat Wapres Berlaku Hingga 2029
-
DUNIA05/11/2026 08:00 WIBDemokrat Sapu Bersih Kongres AS
-
JABODETABEK05/11/2026 07:15 WIBKasus Dugaan Pemerasan Pengusaha, JPU Siapkan Tuntutan Berlapis
-
NASIONAL05/11/2026 07:00 WIBTega Sadap Kepala Negara, Listyo Sigit Dicurigai Main Mata dengan Kelompok Tertentu
-
OASE05/11/2026 05:00 WIBAllah Benci Pengkhianat
-
JABODETABEK05/11/2026 06:30 WIBCatat 5 Titik SIM Keliling Jakarta 5 November 2026
-
NUSANTARA05/11/2026 08:30 WIBPolisi: Tersangka Belajar Pembunuhan dari AI
















