Berita
Penundaan Pilkada Serentak 2020, PPP: Rasional dan Realistis
AKTUALITAS.ID – DPR dan pemerintah sepakat menunda pelaksanaan Pilkada 2020 karena pandemi Covid-19 atau virus corona. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menilai penundaan tersebut realistis dan rasional. “PPP melihat kesepakatan penundaan Pilkada 2020 ini adalah rasional dan realistis dari semua pemangku kepentingan Pilkada yakni Pemerintah, DPR dan penyelenggaran pilkada KPU dan Bawaslu,” kata Sekjen PPP Arsul […]
AKTUALITAS.ID – DPR dan pemerintah sepakat menunda pelaksanaan Pilkada 2020 karena pandemi Covid-19 atau virus corona. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menilai penundaan tersebut realistis dan rasional.
“PPP melihat kesepakatan penundaan Pilkada 2020 ini adalah rasional dan realistis dari semua pemangku kepentingan Pilkada yakni Pemerintah, DPR dan penyelenggaran pilkada KPU dan Bawaslu,” kata Sekjen PPP Arsul Sani, Selasa (31/3/2020).
Arsul menuturkan, realistis yang dimaksud terkait dengan penyebaran wabah corona dan sudah menjadi pandemi. Sehingga, tidak bisa diperkirakan akan bisa diatasi dalam hitungan minggu.
“Sehingga pilihan baiknya adalah menunda,” kata Arsul.
Kemudian, rasional yang ia maksud, jika tetap dilakukan, proses Pilkada 2020 akan melibatkan banyak kerumunan baik berupa rapat atau sosialisasi, bahkan sebelum pendaftaran.
“Sehingga akan membahayakan kesehatan masyarakat kalau tidak ditunda,” ucap Arsul.
PPP, lanjut Arsul, tidak merasa. merugi terkait persiapan Pilkada 2020 yang sudah dilakukan. Sebab, prosesnya baru penetapan calon.
“Saya kira tidak, karena prosesnya saat ini kan baru penetapan calon atau membangun koalisi lokal,” tandas Arsul yang juga Wakil Ketua MPR itu.
-
NASIONAL28/10/2026 18:05 WIBPolisi Larang Wartawan Liput Demo di Bundaran HI
-
NUSANTARA29/10/2026 07:30 WIBPaman Mau Perkosa Keponakan, Lansia Penolong Malah Dihajar Hingga Tewas
-
DUNIA28/10/2026 18:00 WIBInggris Bersiap Hadapi Ancaman Perang
-
NASIONAL28/10/2026 20:00 WIBLechumanan Sebut Jokowi Terganggu Pemberitaan Ijazah Palsu
-
NASIONAL29/10/2026 06:00 WIBDasco Minta Kritik Kabut Asap Dijawab dengan Penegakan Hukum
-
JABODETABEK28/10/2026 17:00 WIBICW Bongkar Dugaan Hilangnya Pasal Krusial dari RUU Perampasan Aset
-
NASIONAL29/10/2026 07:00 WIBDPR Pasang Target Ambisius untuk RUU Perampasan Aset
-
NASIONAL28/10/2026 19:00 WIBSahroni Sebut Usulan KPK Berpotensi Langgar HAM
















