Berita
KY Telusuri Hakim yang Jadi Komisaris BUMN
AKTUALITAS.ID – Komisi Yudisial (KY) sedang menelusuri mengenai hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Anwar yang diangkat sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina. Anwar yang merupakan Hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) ditetapkan sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 12 Juni 2020. […]
AKTUALITAS.ID – Komisi Yudisial (KY) sedang menelusuri mengenai hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Anwar yang diangkat sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina.
Anwar yang merupakan Hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) ditetapkan sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 12 Juni 2020. Penelusuran ini dilakukan lantaran hakim dilarang merangkap jabatan.
“KY sedang melakukan penelusuran secara detail pada intinya hakim tidak boleh merangkap jabatan,” kata Jaja di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020).
Berdasarkan laman Pertamina Patra Niaga, Anwar berada di jajaran Komisaris bersama Basuki Trikora Putra, Muhammad Yusni dan Agus Cahyono Adi. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono menyatakan, Anwar telah mengajukan pengunduran diri usai ditetapkan sebagai komisaris di anak perusahaan PT Pertamina.
Jaja menyatakan, saat ini sedang mengumpulkan data dan informasi mengenai diangkatnya Anwar sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Hal ini lantaran KY tidak berwenang menangani jika Anwar sudah berhenti sebagai hakim.
“Nanti kita setelah ada data-data, apakah dia sudah berhenti atau belum berhenti. Kalau dia masih jadi hakim kewenangan KY, kalau sudah tidak jadi hakim bukan lagi kewenangan KY,” katanya.
-
POLITIK06/07/2026 07:00 WIBBocor! Isu ‘Lantai Empat’ DPR Diduga Atur Serangan ke PDIP
-
NASIONAL06/07/2026 17:15 WIBAHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK
-
POLITIK06/07/2026 10:00 WIBPDIP Sebut PSI Tak Perlu Ditakuti Meski Jokowi Ikut Safari
-
POLITIK06/07/2026 13:00 WIBBRIN Khawatir Persiapan Pemilu 2029 Terganggu Jika RUU Molor
-
POLITIK06/07/2026 09:00 WIBPPP: Jangan Kunci Demokrasi dengan PT 7 Persen
-
JABODETABEK06/07/2026 05:30 WIBBMKG:Tiga Wilayah Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Ringan
-
POLITIK06/07/2026 11:00 WIBPKS: Politik Mahal dan Ruang Gelap Jadi Pemicu Korupsi
-
NASIONAL06/07/2026 06:00 WIBSudjatmiko: Infrastruktur Jabar Jangan Jalan di Tempat

















