Berita
Buruh Demo Tolak Omnibus Law, Menaker: Sebagian Besar Bersama Kami
AKTUALITAS.ID – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons rencana buruh menggelar demo besar-besaran menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Mereka akan dikerahkan ke Gedung DPR/MPR dan Kantor Menteri Koordinasi Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Ida sebagai besar buruh bersama Kemnaker dalam menggodok RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan. “Iya ada (buruh yang menolak) tapi sebagian besar masih bersama-sama […]
AKTUALITAS.ID – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons rencana buruh menggelar demo besar-besaran menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Mereka akan dikerahkan ke Gedung DPR/MPR dan Kantor Menteri Koordinasi Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut Ida sebagai besar buruh bersama Kemnaker dalam menggodok RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan.
“Iya ada (buruh yang menolak) tapi sebagian besar masih bersama-sama dengan kami,” kata Ida ditemui di lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di kawasan Halim, Jakarta Timur, Senin (27/7/2020).
Dia menjelaskan pembicaraan dengan sebagian perwakilan buruh berjalan dengan baik, yang mana di dalamnya juga ada perwakilan pengusaha.
“Pembahasan dilakukan dengan smooth. Pemerintah memahami apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman pekerja, teman-teman buruh, dan teman-teman pengusaha,” sebutnya.
Adanya pihak buruh yang menolak dan memilih jalan demo menurutnya membuat proses dialog menjadi tidak optimal. Sebab bila mereka berada di dalam Tim Teknis pembahas klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker akan membuat proses pembicaraan lebih baik.
“Yang menolak tentu ruangnya menjadi terkurangi untuk melakukan dialog, padahal kalau tetap di dalam, ya kira-kira apa yang menjadi aspirasi itu bisa dibicarakan bersama-sama,” jelasnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebelumnya mengungkapkan ratusan ribu buruh akan demo pada awal Agustus menolak Omnibus Law.
“Ratusan ribu buruh akan datang ke Gedung DPR/MPR dan Menko Perekonomian. Bisa kita pastikan ratusan ribu buruh,” kata dia di Kantor KSPI Jakarta Timur, Senin (20/7/2020).
Dia menyebut jumlah buruh yang menolak Omnibus Law jauh lebih banyak ketimbang yang mendukung.
“Mungkin 3/4 (buruh) adalah yang bergabung di sini, yang menolak. Kita nggak menafikan ada sebagian jumlah anggota federasi atau konfederasi yang menerima dalam artian mengikuti proses pembahasan tim,” tambahnya.
-
PAPUA TENGAH22/09/2026 07:00 WIBPDIP: Usulan Capres 2 Fraksi Masuk Akal
-
NASIONAL22/09/2026 06:00 WIBProyek Jalan Jadi Biang OTT Bupati Bolmut
-
EKBIS22/09/2026 09:30 WIBIHSG Menguat Jelang Keputusan Suku Bunga BI
-
POLITIK22/09/2026 10:00 WIBPrabowo Buka Peluang Reshuffle, Demokrat: Evaluasi Wajib
-
DUNIA22/09/2026 08:00 WIBDibombardir Ukraina, Partai Putin Menang Telak 57,83%
-
JABODETABEK22/09/2026 06:30 WIBSIM Keliling Jakarta Buka di 5 Lokasi Hari Ini
-
POLITIK22/09/2026 03:00 WIBBawaslu Butuh Gagasan Mahasiswa untuk Benahi Hukum Pemilu
-
JABODETABEK22/09/2026 04:30 WIBPasar Mobil Kemayoran Dilalap Api

















