Berita
Dari Lelang 7 Surat Utang, Pemerintah Kantongi Rp22 Triliun
AKTUALITAS.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melelang tujuh surat utang pada Selasa (11/8). Dari lelang tersebut, pemerintah mengantongi dana sebesar Rp22 triliun. Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, pemerintah melelang lima seri surat berharga dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan dua seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Rinciannya, dua SPN seri […]
AKTUALITAS.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melelang tujuh surat utang pada Selasa (11/8). Dari lelang tersebut, pemerintah mengantongi dana sebesar Rp22 triliun.
Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, pemerintah melelang lima seri surat berharga dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan dua seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
Rinciannya, dua SPN seri SPN03201112 dan SPN12210812. Kemudian, lima SUN seri FR0086, FR0087, FR0080, FR0083, dan FR0076.
Total penawaran yang masuk tercatat Rp106 triliun. Rinciannya, penawaran yang masuk untuk membeli SUN sebesar Rp93,73 triliun dan SPN sebesar Rp12,24 triliun.
Sementara, imbal hasil tertinggi yang masuk dalam penawaran SPN adalah 3,57 persen untuk seri SPN03201112 dan 4,04 persen untuk seri SPN12210812. Kemudian, imbal hasil tertinggi untuk SUN berkisar 6,1 persen hingga 7,52 persen.
Lelang surat utang ini merupakan yang pertama yang digunakan untuk pemenuhan pembiayaan non-public goods, khususnya untuk belanja dan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Sebelumnya, pemerintah mengantongi Rp82,1 triliun dari penerbitan empat seri SUN pada akhir pekan lalu. Penerbitan itu dilakukan dengan skema private placement kepada Bank Indonesia (BI).
Ini berarti, seluruh surat utang yang diterbitkan pemerintah diserap oleh bank sentral. Dengan kata lain, penerbitan tidak dilakukan seperti biasanya di pasar perdana.
-
POLITIK06/07/2026 07:00 WIBBocor! Isu ‘Lantai Empat’ DPR Diduga Atur Serangan ke PDIP
-
NASIONAL06/07/2026 17:15 WIBAHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK
-
POLITIK06/07/2026 10:00 WIBPDIP Sebut PSI Tak Perlu Ditakuti Meski Jokowi Ikut Safari
-
POLITIK06/07/2026 13:00 WIBBRIN Khawatir Persiapan Pemilu 2029 Terganggu Jika RUU Molor
-
POLITIK06/07/2026 09:00 WIBPPP: Jangan Kunci Demokrasi dengan PT 7 Persen
-
JABODETABEK06/07/2026 05:30 WIBBMKG:Tiga Wilayah Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Ringan
-
POLITIK06/07/2026 11:00 WIBPKS: Politik Mahal dan Ruang Gelap Jadi Pemicu Korupsi
-
NASIONAL06/07/2026 06:00 WIBSudjatmiko: Infrastruktur Jabar Jangan Jalan di Tempat

















