Wakil Ketua DPRD DKI Bantah Kemendagri soal Anggaran Janggal

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menjelaskan tudingan kejanggalan anggaran DPRD yang ditemukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Taufik mengatakan temuan Kemendagri tersebut bukan kegiatan kedewanan tapi kesekretariatan dewan.

“Ada kegiatan DPRD, ada kegiatan kesekwanan, jangan DPRD saja. Itu bukan urusan kita yang kemarin disebut-sebut itu, enggak ada tuh hubungannya dengan anggota DPRD,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/13/2020).

Taufik mengajak pihak Kemendagri untuk membahas temuan tersebut. Ia menyayangkan Kemendagri tak berupaya untuk berdiskusi dengan DPRD sebelumnya.

Menurut Taufik, saat ini Rancangan APBD 2021 juga masih di tangan Kementerian Dalam Negeri dalam posisi dievaluasi.

“Karena itu saya mengajak DPRD, akan mengundang lah Kementerian Dalam Negeri untuk mendiskusikan itu supaya jangan muncul ke publik dulu gitu loh,” ujarnya.

“Sekarang kan bukan kegiatan kita DPRD. Itu kan ada dua, ada kedewanan, ada kesekwanan. Nah ini urusan kesekwanan tapi disebutnya DPRD aja,” kata politikus Gerindra itu menambahkan.

Sebelumnya, Kemendagri menemukan enam kegiatan DPRD DKI yang dianggap janggal saat mengevaluasi RAPBD DKI tahun anggaran 2021.

Enam kegiatan yang dianggap janggal yakni: sub rincian objek belanja pakaian sipil lengkap (PSL), belanja modal peralatan studio audio, belanja modal personal komputer pada Sekretariat DPRD sebesar Rp5.112.555.027. Kemudian, objek belanja belanja gaji dan tunjangan DPRD pada Sekretariat DPRD sebesar Rp153.649.748.978.

Berikutnya, objek belanja belanja pakaian sipil harian (PSH) belanja pakaian sipil lengkap, belanja pakaian dinas harian dan belanja pakaian sipil resmi pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.310.670 340. Selanjutnya, objek belanja suku cadang alat kedokteran dan Sekretariat DPRD sebesar Rp350.332.264.769.

Kemudian, objek belanja perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat DPRD sebesar Rp27.272.043.970; serta objek belanja belanja penghargaan atas suatu prestasi pada Sekretariat DPRD sebesar Rp41.458.540.986.

Belakangan, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri meluruskan soal pernyataannya mengenai kejanggalan tersebut. Bahri menyatakan pihaknya hanya memberikan rekomendasi terkait hal itu.

“Ini direkomendasikan diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi. Jadi bukan janggal dan dapat dikoreksi,” kata Bahri.