Berita
KNPI Tolak Rencana Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton
AKTUALITAS.ID – Rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras terus menuai penolakan. Kali datang dari DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang secara tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras sebanyak satu juta ton. “DPP KNPI menolak impor beras karena saat kita sedang surplus kok,” ujar Ketua Umum DPP Haris Pertama, Rabu (24/3/2021). Haris melanjutkan, […]
AKTUALITAS.ID – Rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras terus menuai penolakan. Kali datang dari DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang secara tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras sebanyak satu juta ton.
“DPP KNPI menolak impor beras karena saat kita sedang surplus kok,” ujar Ketua Umum DPP Haris Pertama, Rabu (24/3/2021).
Haris melanjutkan, kebijakan impor beras tersebut tidak mendukung keberadaan hasil petani lokal. Padahal, hasil bumi nusantara kaya raya dengan aneka ragam makanan serta hortikultura.
Kebijakan impor beras ini sudah membuat gaduh para petani yang sedang berjuang menegakan kedaulatan pangan.
“Tidak perlu impor karena bulan maret ini akan ada panen raya. Jadi menurut saya Bulog dapat menyerap hasil panen petani terlebih dahulu sebelum mengeluarkan permohonan impor beras. Karena petani Indonesia harus sejahtera,” ujarnya.
Haris melanjutkan, dalam undang-undang nomor 18/2012 tentang Pangan telah menyebutkan, pemerintah harus mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan.
“Namun apa yang terjadi saat ini berbanding terbalik. Pemerintah justru merencanakan impor beras, padahal Bulog telah menyampaikan produksi beras di dalam negeri surplus,”sambungnya.
Oleh karena itu dia berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memerintahkan kementerian terkait untuk membatalkan impor beras tersebut.
“Jika saat ini pemerintah melakukan impor beras, berarti ada yang keliru dengan kebijakan. Hal ini bertolak belakang dengan program strategis nasional food estate menuju swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi serta kontra dengan rencana PEN di tengah pandemi,”pungkasnya.
-
NASIONAL25/05/2026 15:31 WIBNamanya Kerap Disebut di Kasus Korupsi, Jokowi Belum Pernah Diperiksa Penegak Hukum
-
OPINI25/05/2026 17:29 WIBSengkon dan Karta Jadi Pengingat Bagi Para Penegak Hukum
-
NASIONAL25/05/2026 19:15 WIBKemnaker Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Buruh PT Epson
-
NUSANTARA25/05/2026 14:30 WIBBromo Lockdown Wisata 4 Hari untuk Ritual Yadnya Kasada
-
PAPUA TENGAH25/05/2026 17:00 WIBRawan Pemerkosaan, Polisi Larang Warga Masuk Kawasan Kali Wania Mimika
-
EKBIS25/05/2026 22:00 WIBPembangunan PLTA Batoq Kelo Berkapasitas 300 MW Resmi Dimulai
-
POLITIK25/05/2026 18:30 WIBJokowi Keliling Indonesia, Pengamat: Cek Ombak Politik dan Pulihkan Citra
-
POLITIK25/05/2026 17:16 WIBKhawatir Elektabilitas Gibran di 2029, Ini Alasan Jokowi Ingin Keliling Indonesia

















