Berita
KNPI Tolak Rencana Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton
AKTUALITAS.ID – Rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras terus menuai penolakan. Kali datang dari DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang secara tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras sebanyak satu juta ton. “DPP KNPI menolak impor beras karena saat kita sedang surplus kok,” ujar Ketua Umum DPP Haris Pertama, Rabu (24/3/2021). Haris melanjutkan, […]
AKTUALITAS.ID – Rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras terus menuai penolakan. Kali datang dari DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang secara tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras sebanyak satu juta ton.
“DPP KNPI menolak impor beras karena saat kita sedang surplus kok,” ujar Ketua Umum DPP Haris Pertama, Rabu (24/3/2021).
Haris melanjutkan, kebijakan impor beras tersebut tidak mendukung keberadaan hasil petani lokal. Padahal, hasil bumi nusantara kaya raya dengan aneka ragam makanan serta hortikultura.
Kebijakan impor beras ini sudah membuat gaduh para petani yang sedang berjuang menegakan kedaulatan pangan.
“Tidak perlu impor karena bulan maret ini akan ada panen raya. Jadi menurut saya Bulog dapat menyerap hasil panen petani terlebih dahulu sebelum mengeluarkan permohonan impor beras. Karena petani Indonesia harus sejahtera,” ujarnya.
Haris melanjutkan, dalam undang-undang nomor 18/2012 tentang Pangan telah menyebutkan, pemerintah harus mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan.
“Namun apa yang terjadi saat ini berbanding terbalik. Pemerintah justru merencanakan impor beras, padahal Bulog telah menyampaikan produksi beras di dalam negeri surplus,”sambungnya.
Oleh karena itu dia berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memerintahkan kementerian terkait untuk membatalkan impor beras tersebut.
“Jika saat ini pemerintah melakukan impor beras, berarti ada yang keliru dengan kebijakan. Hal ini bertolak belakang dengan program strategis nasional food estate menuju swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi serta kontra dengan rencana PEN di tengah pandemi,”pungkasnya.
-
Berita21/07/2026 20:50 WIBPekerja Pertamina Balongan Gelar Aksi Melawan ‘Sunat’ Upah akibat Pergantian Vendor
-
NASIONAL21/07/2026 16:00 WIBHotman dan Hilangnya Perkara Febrie dari Panggung Publik
-
RIAU22/07/2026 10:52 WIBDiikuti 15.080 Pelari, Riau Bhayangkara Run 2026 Ciptakan Ekonomi Daerah Rp58,9 Miliar
-
NASIONAL21/07/2026 20:30 WIBKPK Sita Barang Bukti Rp9,06 Miliar dalam OTT Korupsi Pemkab Lombok Barat
-
POLITIK22/07/2026 11:00 WIBSaan Tegaskan RUU Pemilu Tak Ganggu Agenda Pemilu
-
NASIONAL22/07/2026 07:00 WIBBaru Sebulan Menjabat, Kepala BGN Pilih Mundur
-
NASIONAL21/07/2026 17:00 WIBGERTAK: Presiden Prabowo Tak Pernah Intervensi Penegakan Hukum Kasus Febrie
-
JABODETABEK22/07/2026 05:30 WIBBMKG: Jakarta Didominasi Cuaca Berawan

















