AKTUALITAS.ID – Pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan alokasi belanja perlindungan sosial, yaitu sebesar Rp496,9 triliun.
Beberapa program 2023 yang akan dilanjutkan di antaranya PKH untuk 10 juta KPM, bantuan sembako untuk 18,8 juta KPM, juga bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar.
Sedangkan tahun 2023 ini, alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun. Alokasi anggaran tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada periode tahun 2022 lalu yang sebesar Rp460,6 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah telah menyalurkan Rp236 triliun untuk perlindungan sosial, serta bantuan kepada petani dan UMKM, hingga 12 Desember 2023. “Lebih dari 57 persen (dari realisasi) belanja pemerintah pusat itu langsung dinikmati masyarakat,” katanya Senin (18/12).
Pada akhir 2023 ini pemerintah melakukan peningkatan bantuan sosial, berupa tambahan bantuan pangan dan bantuan langsung tunai. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli, mendukung stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi, dalam rangka merespon gejolak ekonomi global dan dampak dari El Nino.
Jika dirincikan, tambahan bantuan pangan, yaitu beras, diberikan kepada 21,3 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran sebesar Rp2,67 triliun.
Selain itu, bantuan langsung tunai diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200.000 per bulan selama periode November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.
Sri Mulyani menyampaikan, hingga 12 Desember 2023, pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan tahap II, yaitu beras, daging ayam, dan telur, kepada 21,3 juta KPM senilai Rp11,2 triliun. Sebelumnya, untuk penyaluran bansos pangan tahap I, periode Maret hingga Mei 2023, pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp8,2 triliun.
Di luar bantuan pangan, pemerintah juga telah merealisasikan belanja perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan sebesar Rp27,9 triliun untuk 9,8 juta KPM, Kartu Sembako senilai Rp44,3 triliun untuk 18,7 juta KPM.
Selain itu, pemerintah menggelontorkan anggaran untuk bantuan Rp42,4 triliun bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk sebanyak 96,7 peserta, juga bantuan ternak dan bantuan alat & mesin pertanian masing-masingnya Rp235,5 miliar dan Rp681,2 miliar, termasuk bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp1,5 triliun. Pemerintah pun telah merealisasikan subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp99,6 triliun.
Pada bidang pendidikan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah memberikan bantuan berupa Program Indonesia Pintar senilai Rp11,1 triliun kepada 20,3 juta siswa, Program Kartu Indonesia Pintar kuliah Rp12,7 triliun, BOS (Kemenag) Rp10,6 triliun, bantuan operasional PTN Rp5,1 triliun, dan Kartu Prakerja Rp4,3 triliun. (IYAN KUSUMA/RAFI)
