Hamas Tawarkan Hudna 10 Tahun dengan Israel Jika Gaza Dibebaskan

AKTUALITAS.ID – Sebuah perkembangan signifikan terjadi dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah. Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, dilaporkan telah menyampaikan tawaran baru kepada para mediator internasional. Tawaran tersebut berupa kesiapan untuk membekukan seluruh operasi ofensif dan mengubur senjata selama satu dekade, dengan syarat Israel menarik pasukan sepenuhnya dari Jalur Gaza.

Informasi ini diungkapkan oleh seorang pejabat senior Palestina yang mengetahui detail diskusi tersebut kepada Middle East Eye. Tawaran ini disebut telah disampaikan kepada mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki di Kairo pekan lalu.

Pejabat tersebut menjelaskan bahwa Hamas menawarkan konsep hudna—istilah dalam tradisi Islam untuk gencatan senjata jangka panjang – selama 7 hingga 10 tahun.

“Usulannya jelas. Hamas menawarkan jaminan tidak akan ada senjata yang ditembakkan dari Gaza terhadap Israel, dan mereka akan melakukannya dengan ‘mengubur’ senjata-senjata tersebut,” ungkap pejabat anonim tersebut.

Namun, Hamas menegaskan tidak akan menyerahkan atau melucuti senjata mereka secara total, melainkan menyembunyikannya di bawah pengawasan mediator yang bertindak sebagai penjamin. Langkah ini diambil agar Gaza bisa fokus pada rekonstruksi pasca-perang dan pembenahan pemerintahan internal setelah hancur lebur akibat perang lebih dari dua tahun.

Meski menawarkan konsesi besar berupa penghentian serangan, Hamas menetapkan syarat harga mati: Penarikan mundur total pasukan Israel (IDF) dari wilayah kantong tersebut.

Hingga saat ini, pasukan Israel masih menduduki apa yang disebut “garis kuning”, yang mencakup sekitar 53 persen wilayah Jalur Gaza, termasuk lahan pertanian produktif. Hamas menilai gencatan senjata tidak akan efektif tanpa penarikan penuh tersebut.

Tawaran ini spesifik hanya berlaku untuk wilayah Gaza dan tidak mencakup aktivitas politik atau militer Hamas di Tepi Barat yang diduduki.

Para mediator, termasuk Qatar dan Mesir, menyambut langkah ini sebagai pendekatan pragmatis. Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dalam Forum Doha menyebut negosiasi kini memasuki “tahap kritis”. Ia menekankan pentingnya pembukaan kembali perlintasan Rafah untuk stabilisasi Gaza.

Di sisi lain, situasi di lapangan masih rapuh. Sejak gencatan senjata sementara berlaku pada Oktober lalu, otoritas Palestina mencatat lebih dari 600 pelanggaran oleh Israel, termasuk serangan udara yang menewaskan ratusan orang.

Pejabat senior Palestina tersebut mengakui bahwa kesepakatan saat ini memang tidak ideal bagi Hamas, namun prioritas utama mereka adalah menyelamatkan rakyat Gaza.

“Banyak hal yang sangat buruk, tetapi strategi kami adalah menyelamatkan rakyat kami. Hari-hari ini memang sulit, tetapi itu hanyalah satu momen dalam perjuangan panjang,” pungkasnya. (Mun)