Pengamat Pertanyakan Pelibatan TNI/Polri dalam KDMP: Siapa yang Bisa Audit?

AKTUALITAS.ID – Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, meminta pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) guna mencegah penyimpangan anggaran dan persoalan hukum di kemudian hari.

Menurut Bambang, evaluasi terhadap program tersebut baru dapat dilakukan dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan. Saat ini, yang lebih penting adalah memastikan penggunaan anggaran negara berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

“KDMP ini evaluasinya 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Saat ini harus diawasi terkait penggunaan anggaran negara apakah tepat sasaran atau bukan,” kata Bambang, Jumat (5/6/2026).

Ia menyoroti mekanisme audit dan pengawasan apabila pengelolaan program melibatkan unsur TNI. Menurutnya, keterlibatan institusi militer dalam program sipil berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas jika mekanisme pengawasan tidak dijelaskan secara terbuka.

“Masalahnya ketika TNI yang mengelola, siapa yang bisa audit? Karena kalau kita mendengar kabar bagaimana anggaran KDMP ini tidak turun 100 persen. Harusnya kebocoran ini dievaluasi pemerintah, kalau tidak ke depan akan semakin besar,” ujarnya.

Bambang membandingkan potensi persoalan tersebut dengan sejumlah masalah yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Sama seperti MBG, bagaimana izin pembangunan SPPG yang memunculkan banyak kasus hingga pencopotan kepala BGN,” katanya.

Selain menyoroti aspek pengawasan anggaran, Bambang juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme TNI dan Polri dengan mengembalikan kedua institusi tersebut pada tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Menurut dia, TNI dan Polri seharusnya fokus mengembangkan organisasi sesuai mandat utama yang telah diatur dalam reformasi sektor keamanan, bukan terus diperluas ke berbagai tugas di luar fungsi pertahanan dan keamanan.

“TNI dan Polri harus kembali ke jati dirinya. Mereka harus mengembangkan organisasinya secara profesional, bukan diarahkan ke organisasi atau tugas-tugas lainnya. Penugasan di luar instansi ini jauh dari harapan,” ujarnya.

Ia menilai upaya menjaga profesionalisme institusi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus diperjuangkan oleh pimpinan TNI dan Polri.

“Harusnya ini diperjuangkan oleh pemimpin TNI dan Polri. Kalau hanya mengekor pemegang kekuasaan saja, ini berisiko bagi TNI dan Polri sendiri,” katanya.

Bambang mengingatkan reformasi 1998 lahir dari tuntutan masyarakat agar militer dan kepolisian menjalankan fungsi secara profesional setelah dicabutnya dwifungsi ABRI.

“Kita tahu pada 1998 masyarakat mendorong pencabutan dwifungsi ABRI dan mendorong TNI-Polri kembali ke barak untuk lebih profesional. Itu yang seharusnya dipenuhi sebagai harapan masyarakat, bukan hanya memenuhi harapan pemegang kekuasaan,” ujarnya.

Ia menegaskan kepentingan institusi TNI dan Polri harus dipandang dalam perspektif jangka panjang, bukan sekadar mengikuti kebutuhan politik pemerintahan yang sedang berkuasa.

“Kepentingan TNI dan Polri ini bukan hanya sebatas kepemimpinan presiden saat ini, melainkan untuk kepentingan institusi ke depan,” katanya.

Bambang menambahkan, penguatan profesionalisme dan fokus pada tugas pokok masing-masing merupakan langkah penting agar TNI dan Polri tetap memiliki legitimasi serta kepercayaan publik dalam menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan negara.